REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana akan melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui skema pinjaman luar negeri. Anggota Komisi I DPR, Bobby A Rizaldi, mengatakan, pengadaan alutsista melalui skema utang sudah dilakukan dari dulu.

"Ya, memang pembelian alutsista dari dulu sudah menggunakan skema utang pinjaman luar negeri, tidak ada yang berubah banyak soal ini," kata Bobby kepada Republika.co.id, Jumat (4/6).

Namun, baik pemerintah maupun DPR belum menyepakati apa pun terkait hal tersebut. DPR berencana akan membahas lebih dalam rencana tersebut bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas.

"Disampaikan kemarin bahwa skema utang ini dibayarkan dengan besaran APBN tahunan yang sama seperti sekarang, yaitu sekitar 0,8 persen dari PDB, dengan tenor yang lebih panjang dan bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan skema pembiayaan pinjaman luar negeri sebelumnya. Dan, ini nantinnya, tentu atas persetujuan kementerian lain, seperti Bappenas dan Kemenkeu, bukan hanya Kemenhan, sebelum disahkan menjadi UU APBN bersama DPR," ujarnya menjelaskan.