REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi mengusulkan penundaan gelaran Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang dijadwalkan terlaksana di Kendari pada 30 Juni mendatang. Meningkatnya kasus Covid-19 menjadi dasar dari usulan yang dikemukakan oleh Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Kadin Jawa Tengah), Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jawa Timur), Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumatera Utara), dan Wawan Harmawan (Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta) tersebut.
Usulan ini disebut sebagai antisipasi agar Munas Kadin, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 itu, bisa berjalan baik, terhindar dari bahaya munas itu menjadi klaster baru Covid-19.
"Kalau saya berpendapat lebih baik ditunda, bukan semata soal tempatnya. Tapi lebih pada faktor kesehatan. Saat ini kasus covid nasional sudah menembus lebih dari delapan ribu orang per hari, dan secara keseluruhan hampir menembus dua juta orang. Ini sangat menakutkan. Tidak baik Munas Kadin, diselenggarakan saat ini," kata Kukrit, Senin (14/6).
Ia mengatakan, tempat dan waktu Munas Kadin, memang menjadi sorotan, akibat yang semula di Bali, 2-4 Juni 2021, pindah dan mundur ke Kendari, 30 Juni 2021. Namun, menurut dia, Kendari minin fasilitas untuk menggelar munas.
"Tempat munas mesti di daerah yang rendah kasus Covid-nya, dan memadai dalam infrastrukur, mulai hotel, gedung tempat acara, transportasi, juga sarana wisata. Daerah itu harus bisa melayani peserta dan juga para pelancong," ujar dia.
"Daerah sebagai tuan rumah munas, memang dituntut secara profesional dan bisa independen, netral tidak memihak. Itu, karena Kadin adalah organisasi para pengusaha profesional, yang memiliki integritas dan indepedensi tinggi. Karena itu tak layak, Munas berlangsung di daerah yang Kadinda Kadin-nya, sudah berpihak ke salah satu calon ketua umum," ujar dia menambahkan.
Ia menegaskan, daerah penyelenggara pun mesti bisa menjamin, acara munas bermartabat. Adapun Kendari, masih kata dia, perlu dipertanyakan.
"Ambil umpama saat Kadin Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Provinsi di Kendari, untuk pemilihan ketua. Acara itu berlangsung ricuh dan panas, nyaris terjadi adu pukul. Saat Kongres PAN ke-V, 11 Februari 2020, di Kendari, juga rusuh. Peserta adu pukul, dan saling lempar kursi. Kejadian serupa juga terjadi saat Musyawarah Daerah KNPI, 30 Mei 2021, di Kendari," ujar dia.
Kunkrit mengingatkan, Munas Kadin sekurangnya akan dihadiri 400 orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. "Saya ragu Munas Kadin akan mendapat ijin. Sebab jumlah peserta berpotensi untuk membuat kerumunan. Ini dilarang pemerintah. Sangat berbahaya bagi para peserta," ucap Kukrit.
Senada dengan itu, Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara, menegaskan, kasus Covid-19 meningkat di mana-mana. Jangan sampai, kata dia, peserta yang datang dari berbagai wilayah membawa masalah baru di Kendari. Itu tidak sejalan dengan imbauan pemerintah.
"Sebaiknya dicari waktu dan tempat yang pas, karena saat ini Covid-19 semakin mengganas. Kita harus patuhi anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran. Jangan sampai kita datang ke Kendari justru membawa masalah bagi masyarakat setempat," tegas Ivan.
Di tempat terpisah Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto juga berpendapat, alangkah baiknya Munas Kadin di Kendari ditunda. Selain kasus Covid-19 yang melonjak, kata dia, fasilitas di Kendari juga terbatas.
"Saya juga mendapat info, rumah sakit di Kendari terus bertambah penderita Covid-nya. Begitu juga di wilayah Indonesia lainnya. Saran saya Munas Kadin ditunda dan juga dipindahkan dari Kendari," ujar Adik.
Sementara itu Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui Wakil Ketua Umum, Wawan Harmawan, pun setuju jika Munas Kadin di Kendari ditunda, karena melonjaknya kasus Covid-19. Ia menyatakan, jika Kendari dirasa kurang pas, maka Yogyakarta pun siap menjadi tuan rumah untuk Munas Kadin VIII.
"Kadin DIY sangat sependapat dan setuju, jika munas ditunda. Jangan sampai ada kesan teburu-buru dan justru menimbulkan klaster baru. Jika nanti trend Covid mulai menurun baru Munas Kadin kembali diagendakan, dan Yogyakarta siap menyelenggarkannya,"papar Wawan.
