REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan, agar Pemerintah memikirkan opsi menerapkan kebijakan karantina wilayah atau "lockdown". Khususnya, pada akhir pekan, untuk mengatasi lonjakan kasus positif Covid-19.
"Saya sejak awal menawarkan kebijakan 'lockdown' di akhir pekan yaitu sejak Jumat sore, seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, sehingga diharapkan tidak terjadi penyebaran Covid-19. Saya minta Pemerintah tolong (usulan) ini dipikirkan," kata Saleh, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menilai, seluruh kebijakan yang sudah diambil Pemerintah saat ini terkait penanganan Covid-19 harus dievaluasi dengan baik karena sudah lama diterapkan. Saleh mencontohkan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan, namun hasilnya kurang maksimal lalu berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjilid-jilid.
"Ibarat buku, ini sudah mau khatam, namun hasilnya tidak maksimal, bahkan kita sedang berada pada masa khawatir sekali terkait dengan penyebaran Covid-19. Misalnya di Bangkalan dan Kudus sudah mengkhawatirkan sekali, kabarnya rumah sakit penuh dan para tenaga medis sudah hampir kewalahan menangani," ujarnya.
Karena itu, dia menilai, perlu adanya inovasi kebijakan lain yang harus diambil Pemerintah, salah satunya opsi menerapkan "lockdown" pada akhir pekan. Saleh menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyampaikan agar warga Jakarta di rumah saja ketika akhir pekan.
"Peryataan Gubernur Anies itu sebetulnya sama dengan 'lockdown' akhir pekan. Karena itu saya minta kebijakan itu dicoba dahulu, jangan alergi," katanya lagi.
Namun, menurut dia, kebijakan yang akan diambil Pemerintah harus tegas. Misalnya, jangan ada lagi orang yang membuat pesta di Sabtu-Ahad, jangan lagi ada orang pergi wisata, dan jangan ada lagi kerumunan.
Dia menilai, kerumunan dan keramaian adalah salah satu yang menyebabkan penularan Covid-19 tidak bisa diatasi. Sehingga, kebijakan yang diambil Pemerintah jangan sampai terlambat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika