REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap tidak ada penutupan usaha perhotelan selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa dan Bali. Tak ditampik, saat ini tingkat hunian hotel sangat rendah.
"Harapan kami ketika kebijakan PPKM darurat jadi diberlakukan, hotel di Kudus masih diberi kesempatan buka karena kami juga sudah dilatih protokol kesehatan berbasis CHSE," ujar Ketua PHRI Kabupaten Kudus, Tri Suyitno di Kudus, Kamis (1/7).
CHSE yang dimaksud yakni cleanliness, health, safety, and environmental sustainability atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia mengatakan, bisnis perhotelan di Kabupaten Kudus hingga kini masih sepi karena tingkat hunian kamar (okupansi) sejumlah hotel di Kudus berkisar 30-an persen, sedangkan peluang meningkatkan hunian saat ini juga minim.
Hal itu, tidak terlepas dari lonjakan kasus Covid-19 di Kudus hingga memunculkan kesan bahwa masuk Kota Kudus sangat berpotensi tertular. Dampaknya, tamu luar kota yang hendak menginap di hotel pun berpikir ulang.
Menurut Tri, para pengelola hotel di Kudus sudah berupaya mencari terobosan agar bisnisnya tetap mendapatkan pemasukan sehingga tidak sampai gulung tikar. Bahkan, hampir semua pengelola hotel melakukan efisiensi, termasuk jadwal masuk pegawai yang diatur sedemikian rupa karena tidak memungkinkan menggunakan semua pegawainya ketika hotel sepi pengunjung.
Bupati Kudus, Hartopo, mengatakan Pemkab masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait penerapan PPKM darurat. Hal ini mengingat di Kabupaten Kudus sendiri sudah banyak hal-hal yang dilakukan selama penerapan PPKM mikro.
Terkait bisnis perhotelan, Hartopo mendapatkan keluhan dari para pengelolanya terkait sepinya tamu. Angka temuan kasus Covid-19 yang makin menurun diharapkan juga bisa mendongkrak perekonomian di Kudus, termasuk bisnis perhotelan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika