REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Satgas Penanganan Covid-19 PB IDI, Prof Zubairi Djoerban, mengatakan, plasma konvalesen hanya diperuntukkan bagi pasien Covid-19 dengan gejala ringan. Hal itu, kata dia, sesuai dengan bukti ilmiah yang telah dilakukan beberapa jurnal kesehatan."Benar, hanya untuk yang ringan. Tidak boleh yang berat,’’ ujar dia ketika dikonfirmasi Republika, Kamis (1/7).
Berdasarkan bukti yang ada pula, lanjut Prof Zubairi, beberapa negara sudah menangguhkan plasma tersebut sebagai bagian dari pengobatan Covid-19. Bahkan, Inggris, kata dia, sudah tidak menggunakan plasma itu sama sekali. ‘’Amerika juga sudah tidak boleh menggunakannya untuk kasus yang berat, dan banyak syarat lain dalam penggunaanya,’’ kata dia.
Merujuk pada jurnal yang telah dibuat, kata dia, tinjauan sistematis dan meta-analisis menjadi faktor dalam penggunaan plasma konvalesen. Lebih jauh, dalam jurnal Asosiasi Pengobatan Plasma Konvalesen Dengan Hasil Klinis pada Pasien Dengan Covid-19’ yang terbit di Jama Network, dikatakan, pengobatan dengan plasma konvalesen dibandingkan dengan kontrol lainnya, tidak terkait dengan peningkatan kelangsungan hidup atau hasil klinis positif yang ada.
Penelitian itu, dilakukan berdasarkan pada data PubMed, registri uji coba Cochrane Covid-19, dan platform Living Overview of Evidence yang dibedah hingga 29 Januari 2021. "Pemilihan Studi RCT membandingkan semua jenis plasma konvalesen vs plasebo atau standar perawatan untuk pasien dengan Covid-19 yang dikonfirmasi atau diduga dalam pengaturan perawatan apapun.’’ kata penulis utama, Lars G. Hermkens, dari Departemen Penelitian Klinis, Rumah Sakit Universitas Basel.
Bahkan, lanjut Prof Zubairi, National Institute of Health (NIH) Amerika Serikat yang berpusat di Maryland, juga menghentikan uji coba plasma konvalesen Covid-19 pada pasien gawat darurat dengan gejala ringan. Pasalnya, berdasarkan studi yang NIH lakukan, menunjukkan jika pengobatan itu aman, tetapi tidak memberikan manfaat yang signifikan pada kelompok gejala ringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika