REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Formatur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Badan Koordinasi (Badko) Jawa Bagian Barat, Dede Kholidin, menilai pernyataan Affandi Ismail yang mengatasnamakan PB HMI MPO terkait pernyataan "Jokowi harus turun" hanya mencari sensasi semata.
"Saat ini Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat Covid-19, seharusnya mahasiswa dan Pemerintah harus saling bersinergi serta fokus mencari solusi agar kondisi ini segera berakhir," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/7).
Dalam situasi darurat Covid-19, siapa saja termasuk mahasiswa diharapkan tidak mengeluarkan pernyataan propaganda yang dapat menimbulkan kericuhan baru. "Kita ribut-ribut mau apa, Indonesia sedang darurat Covid-19," ujarnya lagi.
Menurutnya, mahasiswa bisa saling bersinergi dengan Pemerintah untuk mencari solusi terbaik dalam menangani pandemi Covid-19, bukan malah saling mengkritik dan hanya mencari sensasi. Dede menegaskan HMI MPO Badko Jawa Bagian Barat tidak terlibat dan bertanggung jawab atas pernyataan Affandi Ismail yang mengatasnamakan HMI MPO.
Pernyataan itu dinilai hanya kepentingan pribadi dan bukan organisasi secara keseluruhan.Ia mengaku telah berusaha menghubungi Affandi untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak memberikan respons.
Menurutnya, sikap yang dikeluarkan oleh Affandi berbahaya dan liar terutama mengatasnamakan mahasiswa. Pernyataan tersebut menjurus pada sebuah propaganda di tengah kondisi Indonesia yang sedang berperang melawan lonjakan kasus Covid-19. Untuk itu, Dede mewakili HMI MPO Badko Jawa Bagian Barat mengajak para mahasiswa dan kader HMI untuk bersinergi dan fokus mendukung penanganan Covid-19.
"Saya berharap ke depannya HMI bersatu kembali dan bersinergi dengan Pemerintah untuk mendorong kemajuan Tanah Air," katanya.
Apalagi, sebagai mahasiswa dan kader HMI sudah seharusnya berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia terutama melawan penyebaran Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika