REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku berupaya mendatangkan Vaksin Moderna melalui cara diplomasi multilateral. "Kamis sedang mengupayakan (mendatangkan Vaksin Moderna) melalui diplomasi multilateral," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Republika, Sabtu (3/7).

Ia menambahkan, vaksin ini rencananya didatangkan dari negosiasi kerja sama multilateral PBB Covax Facility. Ia menambahkan, vaksin Covid-19 yang bisa didatangkan dari skema vaksin ini maksimum sebanyak 20 persen penduduk. Artinya, kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa maka vaksin yang bisa diperoleh dari Covax untuk 54 juta jiwa penduduk. Namun, dia menambahkan, jenis vaksin yang diberikan dengan jenis yang berbeda. Hingga saat ini, vaksin AstraZeneca dari Covax Faxility terlebih dahulu telah tiba di Indonesia.

Dia menambahkan, vaksin merek ini masuk dalam program pemerintah. Awalnya, dia menambahkan, pemerintah berkomitmen mendatangkan 3 juta dosis vaksin ini. Terkait kemungkinan Indonesia membeli vaksin Moderna, Nadia mengaku pemerintah Indonesia belum merencanakannya.  "Kan sudah cukup  empat jenis vaksin itu, kita tunggu perkembangan saja," ujarnya.

Ia menyebutkan, empat jenis vaksin Covid-19 tersebut yaitu pertama yaitu Sinovac dari Cina, kedua vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh BUMN Penghasil Vaksin Bio Farma, ketiga adalah AstraZeneca yang diperoleh dari Covax facility, dan keempat Sinopharm. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika