Senin 05 Jul 2021 10:43 WIB

Andri: PPKM Darurat Juga Harus Fokus pada WNA

Pemerintah disarankan melarang WNA masuk selama PPKM Darurat.

Pemerintah juga diminta memperketat jalur penerbangan dan laut selama masa PPKM Darurat, terutama untuk WNA. (foto ilustrasi)
Foto: Antara/Fauzan
Pemerintah juga diminta memperketat jalur penerbangan dan laut selama masa PPKM Darurat, terutama untuk WNA. (foto ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hukum dan sosial Andri W Kusuma mendesak pemerintah bersikap tegas dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali. Terutama transportasi jalur udara dan laut, bagi warga negara asing.

Andri mengingatkan, PPKM Darurat semestinya tidak hanya dimaknai sebagai mencegah transmisi lokal. Artinya tidak hanya melihat pergerakan warga Indonesia antar wilayah, tapi juga mencegah masuknya Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia, selama masa PPKM Darurat.

“Pintu yang paling terbuka adalah jalur penerbangan dan laut. Ini yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Andri.

Diingatkannya, varian baru Covid-19 yang masuk ke Indonesia, dan memunculkan ledakan penderita Covid berasal dari luar. Saat ini, kata dia, yang sangat menular adalah varian Delta. “Ini baru varian Delta yang masuk. Apalagi nanti kalau ada varian covid lain yang lebih membahayakan masuk ke Indonesia,” papar dia.

Andri mengingatkan, kejadian masuknya warga negara India lewat bandara Indonesia, pada saat India sedang dilanda Covid varian Delta. Padahal saat itu, pemerintah sedang menjalankan pengetatan, dengan melarang mudik. “Kejadian superti itu seharusnya tidak boleh terulang lagi pada saat PPKM Darurat,” papar Andri.

Jalur masuk warga negara asing ke Indonesia, menurut Andri, adalah bandar udara maupun pelabuhan-pelabuhan. Jika kemudian dua tempat ini tidak dilakukan pengawasan ketat, Andri khawatir Indonesia akan kecolongan lagi.

Terlebih, lanjut Andri, jika kemudian tidak ada kebijakan tegas dari pemerintah untuk sementara melarang warga negara asing masuk ke Indonesia selama masa PPKM Darurat.

"Yang namanya PPKM darurat harusnya selain yang telah ditetapkan seperti WFH 100 persen, penutupan tempat-tempat keramaian, juga yang paling penting adalah penutupan sementara bandara-bandara internasional dan pelabuhan-pelabuhan internasional, semua varian baru Covid ini kan bukan local transmission melainkan datang dari luar negeri dibawa oleh WNA,” papar Andri.

Andri juga meminta pemerintah transparan terhadap banyaknya warga  negara asing,seperti China dan India yang masuk ke Indonesia, beberapa waktu terakhir.

Ia mencontohkan, Imigrasi menyatakan ratusan warga negara China kembali masuk ke Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada beberapa waktu lalu bahkan pada saat larangan mudik Lebaran.  Dan puluhan lagi bahkan beberapa hari lalu di bandara hasanudin pada saat PPKM Darurat baru saja diberlalukan. Pemerintah menyebut mereka akan bekerja di Indonesia dan telah mengantongi rekomendasi dari instansi berwenang.

Menurut Andri,  pemerintah terkesan aneh dalam menangani pandemi Covid-19. Semua negara, menurutnya saat ini hanya fokus 'berperang’ menghadapi pandemi, Indonesia justru fokus nya juga terbagi pada hal lain.

“Kondisi-kondisi ini harus segera diperbaiki dalam menangani Covid-19. Ingat keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi,” kata Andri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement