REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, FPAN, Saleh Partaonan Daulay, mengklarifikasi mengenai perawatan khusus untuk anggota DPR yang sempat muncul dalam rapat dengan Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada Selasa (13/7).
Dalam rapat tersebut Saleh mengatakan menekankan agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien covid, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial. "Dalam rapat dengan menkes dan BPOM kemarin, saya menjelaskan tentang pentingnya menyiapkan fasilitas kesehatan untuk orang-orang yang terpapar Covid." ujar Saleh dalam pernyataan resminya, Rabu (14/7).
Saat itu, ia menjelaskan bahwa ada dua orang sepupu isterinya meninggal dunia minggu lalu akibat Covid, yakni di Bekasi dan di Bengkulu. Kedua sepupu istrinya itu meninggal karena tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit dan ICU.
"Saya menyebut bahwa saya sempat menghubungi RSPI Sulianti Saroso. Karena masih dalan antrean, akhirnya terlambat dan tidak tertolong." jelasnya.
Ketika menceritakan hal itu, ia juga menjelaskan kejadian yang dihadapi oleh John Siffin Mirin yang meninggal karena terlambat juga dibawa ke ICU. Salah satu temannya, seorang dokter, sangat terpukul karena kejadian itu, sehingga dia secara emosional mengusulkan perawatan khusus bagi anggota DPR.
"Tapi saya menyebut di dalam rapat tersebut bahwa apa yang disampaikan Dokter Rosaline sangat emosional dan dalam situasi duka. Itu disampaikan bukan dari hatinya,” ungkap Saleh.
Dalam konteks ini, Saleh merasa perlu meluruskan bahwa apa yang muncul di rapat tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR. Menurutnya, ia bermaksud untuk menyampaikan agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien covid, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial.
"Saya mengikuti rapat tersebut sampai selesai. Saya ikut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan, dll masuk dalam kesimpulan. Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)." paparnya.
Saleh menyebut tidak ada niat untuk membeda-bedakan masyarakat. Karena semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. "Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga." katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika