REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan PP Muhammadiyah menggelar vaksinasi massal COVID-19 bagi tokoh lintas agama di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kalimantan Barat, yang berlangsung pada 15 sampai dengan 17 Juli 2021, lalu.
Dari banyak peserta vaksinasi lintas agama tersebut, hadir pula Dosen Universitas BSI Kampus Kota Pontianak, Staff Administrasi hingga Karyawan.
Eri Bayu Pratama selaku kepala kampus Universitas BSI Kampus kota Pontianak yang juga salah satu peserta vaksinasi mengatakan, saat ini para dosen dan akademisi sepertinya tidak bisa berdiam diri saja, harus ada yang dilakukan salah satunya adalah dengan ikut program vaksinasi. Menurutnya kegiatan vaksinasi ini merupakan salah satu solusi pasti, dan dengan mengikuti vaksin berarti menerapkan solusi dalam penanganan Covid-19.
“Saya sengaja mengajak dan meminta seluruh dosen Universitas BSI kampus Pontianak, untuk ikut program vaksinasi. Karena kami para akademisi tidak bisa hanya berdiam diri saja, harus ada yang kami lakukan untuk membantu pemerintah. Salah satunya adalah dengan ikut program vaksinasi, kegiatan ini merupakan salah satu solusi pasti, dengan ikut vaksinasi berarti kita ada pada bagian solusi. Tidak hanya berputar putar dalam masalah saja, dan saya yakin dengan program ini Indonesia dapat bangkit dan keluar dari pandemi,” ungkap eri
Ia juga yakin kegiatan vaksinasi ini merupakan solusi terbaik saat ini yang bisa diambil untuk turut serta membantu pemerintah dalam memberantas Covid-19. Kegiatan vaksinasi ini juga didukung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang hadir secara online. Ia menyampaikan dukungan sekaligus apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kalbar, TNI, Polri, PP Muhammadiyah dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Menurutnya, kolaborasi ini adalah bagian penting untuk mempercepat cakupan vaksinasi COVID-19 yang tak hanya di Kalbar namun juga di Indonesia secara keseluruhan.“Saya butuh bantuan dari semua pihak, karena kami tentunya tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Pasti membutuhkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya,” ungkap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika