REPUBLIKA.CO.ID, MANILA— Filipina akan memperpanjang jam malam di Ibu Kota Manila di tengah pengetatan pembatasan yang diterapkan di negara Asia Tenggara itu untuk memerangi potensi lonjakan kasus varian Delta Covid-19, kata seorang pejabat pemerintah, Senin (2/8).
Metropolitan Manila, yang sudah dikenai pembatasan enam jam mulai pukul 22.00 waktu setempat, akan memajukan jam malam itu dua jam menjadi mulai pukul 20.00, kata ketua badan pengatur daerah Manila Benjamin Abalos.
"Kami hanya meminta selama dua pekan. Ini akan menghentikan penyebaran virus untuk sementara. Yang penting adalah rumah sakit kita tidak penuh," kata Abalos dalam sebuah pengarahan.
Pihak berwenang telah mengerahkan personel kepolisian ke pos-pos pemeriksaan karantina di Metropolitan Manila, tempat perjalanan masuk dan keluar akan dibatasi.Wilayah Metropolitan Manila, yang berpenduduk lebih dari 13 juta orang, akan menjalani lockdown (penguncian) ketat dari 6 Agustus hingga 20 Agustus, kata juru bicara kepresidenan Filipina Harry Roque, Jumat (30/7).
Kasus Covid-19 di Filipina melebihi 8.000 per hari dari Jumat hingga Senin. Penghitungan pada Minggu (1/8) mencatat 8.735 kasus infeksi corona, tertinggi sejak 28 Mei.Di Provinsi Cebu, banyak pasien Covid-19 membanjiri fasilitas kesehatan.
"Dua dari 15 rumah sakit di Kota Cebu berada pada "tingkat kritis," kata anggota dewan kota Cebu, David Tumulak, kepada media lokal.Lonjakan kasus Covid-19 yang didorong oleh varian Delta telah mengguncang beberapa bagian Asia, termasuk negara-negara yang sebelumnya relatif berhasil menahan penyebaran virus tersebut.
Hanya 200 kasus varian Delta yang terdeteksi di komunitas, dan 17 di antaranya masih aktif, kata Wakil Menteri Kesehatan Filipina Maria Rosario Vergeire. Namun, kapasitas pengujian genom di negara itu terbatas.
Penerapan karantina yang ketat dapat membantu membatasi jumlah kasus Covid-19 aktif menjadi sekitar 25 ribu pada akhir September, kata juru bicara kepresidenan Harry Roque dalam sebuah pengarahan terpisah pada Senin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika