Toleransi Nol Berlaku untuk yang Terkait Ikhwanul Muslimin

REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSEL -- Komisaris krisis Uni Eropa (UE), Janez Lenarci mengatakan, prinsip toleransi nol akan berlaku untuk kelompok bantuan Islamic Relief Worldwide (IRW), jika ditemukan memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin.

Ini mengikuti seruan untuk penyelidikan dari Wakil Presiden Parlemen Eropa, Nicola Beer atas kekhawatiran Komisi Eropa telah mendukung badan amal tersebut. Dia telah mendesak untuk penangguhan pendanaan ke IRW, sementara dugaan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin diselidiki.

Baca Juga

Dia telah menulis surat kepada Komisi Eropa, dan mengatakan tidak dapat diterima bagi Islamic Relief untuk menerima dana, jika memiliki koneksi ke Ikhwanul Muslimin.

Sekarang, Lenarci, bertanggung jawab atas anggaran bantuan kemanusiaan 1,4 miliar euro. Dia mengatakan, Komisi telah diberitahu tentang hubungan pribadi, yang dilaporkan dari beberapa mantan perwakilan Islamic Relief Germany dan IRW dengan Ikhwanul Muslimin dan Hamas, dan larangan IRW oleh otoritas Israel pada 2014.

Dia mengatakan, Komisi siap untuk menghentikan pendanaan dengan organisasi yang tidak mematuhi standar yang disyaratkan.

"Komisi tidak mentolerir dukungan untuk terorisme atau antisemitisme, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan, dan akan segera mengambil tindakan jika mengetahui adanya bukti yang terbukti dalam hal ini," jawabnya dalam tanggapan tertulis atas kekhawatirannya.

"Pada prinsipnya, Komisi mengambil pendekatan nol toleransi untuk setiap pelanggaran oleh organisasi mitra yang menerima dana UE. Semua mitra harus mematuhi aturan etika dan profesional yang ketat. Komisi secara teratur memantau dan mengaudit semua mitra untuk memastikan kepatuhan mereka yang berkelanjutan terhadap standar tersebut. Komisi siap untuk menghentikan pendanaan organisasi mana pun yang tidak mematuhi aturan dan standar etika dan profesional tinggi yang dipersyaratkan, sebagaimana dinyatakan dalam pengaturan kontrak yang berlaku dengan mereka," lanjutnya.

Dia mengatakan, Sistem Deteksi Dini dan Pengecualian Komisi akan menghilangkan pendanaan UE untuk entitas yang terkait dengan kegiatan teroris.

"Selain itu, semua entitas yang menerapkan dana UE tunduk pada tindakan pembatasan UE dan entitas yang diberi sanksi oleh mereka dilarang menerima dana UE," katanya.

Sementara Beer telah meminta Komisi UE untuk mengungkapkan apakah mereka mengetahui adanya hubungan antara kelompok-kelompok tersebut, dan untuk mengklarifikasi mekanismenya untuk meninjau organisasi-organisasi yang memiliki hubungan dengan teroris atau anti-Semit.

"Dana Eropa tidak boleh jatuh ke tangan organisasi yang bertanggung jawab atas anti-Semitisme atau kebencian lainnya," katanya.

"Pada 2017 dan 2019, Pemerintah Federal Jerman menyatakan bahwa ada hubungan personel yang signifikan antara Islamic Relief Germany dan Ikhwanul Muslimin," lanjut dia.

Beer menyatakan, Islamic Relief Germany dan Islamic Relief Sweden adalah mitra kerjasama Islamic Relief Worldwide, yang dilarang oleh otoritas Israel pada 2014 karena menjadi bagian dari aparat pendanaan Hamas.

"Dapatkah Komisi menjamin bahwa ia akan segera mengakhiri pendanaan dan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris atau anti-Semit?" kata Beer.

Di samping itu, hubungan antara badan amal Islamic Relief yang berbasis di Inggris dan Ikhwanul Muslimin baru-baru ini berada di bawah pengawasan.

Belanda dan Jerman melarang IRW menerima dana. Dan sekarang dipaksa untuk memberikan laporan kepatuhan bulanan setelah tinjauan mendesak badan bantuan nasional Amerika, USAid setelah hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin terungkap.

Sementara Kelompok aliansi bantuan Jerman Aktion Deutschland Hilft menangguhkan keanggotaan Islamic Relief Germany hingga Desember 2021, dengan dana amal dibekukan.

Sebelumnya, Country Director Islamic Relief Worldwide (IRW) Jakarta, Nanang Subana Dirja mengatakan, Islamic Relief Worldwide adalah organisasi kemanusiaan murni yang tidak berafiliasi pada kepentingan kelompok dan tidak menjadi partisan gerakan politik,” sambungnya.

Dia menjelaskan, IRW selama ini terus fokus melaksanakan gerakan kemanusiaan yang berdasar pada empat prinsip utama, Kemanusiaan, Imparsialitas (tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, dan ras dalam memberikan bantuan kemanusiaan), Netral dan tidak memihak kepada salah satu suku, agama, golongan, dan ras, serta Mandiri atau tidak tergantung pada golongan, kelompok, maupun pihak tertentu.

“Gerakan kami murni untuk membantu meringankan beban mereka yang menderita maupun yang termasuk ke dalam masyarakat kurang beruntung seperti kaum miskin dan duafa yang dilandasi oleh nilai-nilai Islami yaitu Ikhlas (Ihlas tanpa pamrih membantu sesama), Ihsan (berkualitas dalam memberikan bantuan), Rahma (Disertai Kasih Sayang), Adl (Adil dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan), dan Amana (amanah dalam menjalankan misinya),” ujar Nanang dalam siaran persnya kepada Republika beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataan yang sama, Pimpinan IRW Birmingham, Inggris juga memberikan klarifikasi terkait tuduhan dukungan kegiatan Ikhwanul Muslimin. Dalam pernyataannya, IRW Inggris dengan tegas tuduhan menyesatkan tersebut.

Mereka juga menegaskan bahwa IRW merupakan organisasi kemanusiaan yang murni dan tidak terhubung dengan ekstrimis atau elit politik manapun. “Berlawanan dengan laporan media yang tidak akurat dan menyesatkan, Islamic Relief Worldwide (IRW) adalah organisasi kemanusiaan murni tanpa hubungan dengan ekstremis atau politik,” katanya.

IRW telah beroperasi di lebih dari 40 negara di lima benua, dan memberikan bantuan dengan kepatuhan ketat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Salah satu badan amal muslim terbesar di Inggris ini juga bekerja erat dengan banyak pemerintah dan badan PBB, dan memiliki ribuan donatur tetap.

“Dalam dekade terakhir, IRW telah melakukan 500 program bantuan, baik yang diamanatkan pemerintah maupun lembaga donor lainnya, dan tidak satupun dari program ini yang memiliki bukti keterikatan IRW dengan kelompok ekstrimis,” tegasnya.

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang bekerjasama dengan IRW. Sejak November 2018 Islamic Relief Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kemitraan kerja sama selama tiga tahun untuk bekerja sama dalam penyediaan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

“IRW dan IR Indonesia keduanya beroperasi sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang tidak memihak dan netral. Mereka tidak memiliki afiliasi politik, dan IRW dengan tegas membantah tuduhan media bahwa itu terkait dengan Ikhwanul Muslimin,” ujarnya menegaskan.

Dia menegaskan, tidak ada organisasi eksternal yang memiliki pengaruh atau kendali atas IRW, yang selama ini beroperasi secara independen. IRW juga terus menyaring semua stafnya di seluruh dunia berdasarkan 540 daftar pantauan global untuk memastikan bahwa IRW tidak mempekerjakan individu yang terkait dengan organisasi terlarang atau terorisme, kata dia.

“Sistem dan proses keuangan kami memiliki pengawasan dan keseimbangan untuk memastikan bahwa semua dana dan sumber daya digunakan hanya untuk tujuan kemanusiaan,” tambahnya.

Sumber:

https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2021/08/12/european-crisis-commissioner-says-zero-tolerance-will-apply-to-islamic-relief-worldwide/

Ikuti Whatsapp Channel Republika