REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka siap mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Namun, hal itu hanya akan dilakukan jika Taliban menghormati hak-hak perempuan dan menghindari gerakan ekstremis seperti al-Qaeda.
“Pada akhirnya ketika menyangkut sikap kita terhadap pemerintahan masa depan di Afghanistan, itu akan tergantung pada tindakan pemerintah itu. Itu akan tergantung pada tindakan Taliban,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media pada Senin (16/8), dikutip laman Al Arabiya.
“Pemerintah Afghanistan masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menampung teroris, dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk hak-hak dasar dari setengah penduduknya, yakni perempuan dan anak perempuannya, itu adalah pemerintah yang bisa kita ajak bekerja sama,” kata Price menambahkan.
Menurut Price, saat ini negosiator AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, tetap berada di markas diplomatik Taliban di Qatar. Para pejabat AS juga telah melakukan pembicaraan dengan petinggi-petinggi Taliban di negara Teluk tersebut.
Pada Ahad (15/8) lalu, Taliban akhirnya berhasil menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul. Mereka pun menduduki istana kepresidenan. Dengan jatuhnya Kabul, Taliban mengatakan bahwa perang di Afghanistan yang telah berlangsung selama 20 tahun terakhir, telah usai. “Hari ini adalah hari besar bagi rakyat Afghanistan dan Mujahidin. Mereka telah menyaksikan buah dari upaya dan pengorbanan selama 20 tahun,” ujar juru bicara kantor politik Taliban, Mohammad Naeem dalam sebuah pernyataan.
Baca juga : Kedutaan Rusia Jalin Kontak Kerja dengan Taliban
Naeem mengatakan bentuk pemerintahan baru di Afghanistan akan segera diperjelas. Ia menekankan, Taliban tidak ingin hidup dalam isolasi dan menyerukan hubungan internasional yang damai dengan seluruh negara di dunia. “Kami telah mencapai apa yang kami cari, yaitu kebebasan negara dan rakyat kami. Tidak akan ada yang dapat menggunakan tanah kami untuk menargetkan siapa pun dan kami tidak ingin merugikan orang lain,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika