Selasa 17 Aug 2021 16:05 WIB

AS Ajukan Syarat untuk Akui Pemerintahan Taliban

AS meminta Taliban menghormati hak-hak perempuan dan menghindari ekstremis

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Milisi Taliban berjaga di gerbang utama menuju istana kepresidenan Afghanistan, di Kabul, Afghanistan, Senin, 16 Agustus 2021. Militer AS berjuang untuk mengatur evakuasi yang kacau dari Afghanistan pada hari Senin ketika Taliban berpatroli di ibu kota dan mencoba untuk memproyeksikan ketenangan setelah menggulingkan pemerintah yang didukung Barat.
Foto: AP/Rahmat Gul
Milisi Taliban berjaga di gerbang utama menuju istana kepresidenan Afghanistan, di Kabul, Afghanistan, Senin, 16 Agustus 2021. Militer AS berjuang untuk mengatur evakuasi yang kacau dari Afghanistan pada hari Senin ketika Taliban berpatroli di ibu kota dan mencoba untuk memproyeksikan ketenangan setelah menggulingkan pemerintah yang didukung Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka siap mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Namun, hal itu hanya akan dilakukan jika Taliban menghormati hak-hak perempuan dan menghindari gerakan ekstremis seperti al-Qaeda.

“Pada akhirnya ketika menyangkut sikap kita terhadap pemerintahan masa depan di Afghanistan, itu akan tergantung pada tindakan pemerintah itu. Itu akan tergantung pada tindakan Taliban,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media pada Senin (16/8), dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

“Pemerintah Afghanistan masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menampung teroris, dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk hak-hak dasar dari setengah penduduknya, yakni perempuan dan anak perempuannya, itu adalah pemerintah yang bisa kita ajak bekerja sama,” kata Price menambahkan.

Menurut Price, saat ini negosiator AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, tetap berada di markas diplomatik Taliban di Qatar. Para pejabat AS juga telah melakukan pembicaraan dengan petinggi-petinggi Taliban di negara Teluk tersebut.