REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan pentingnya pengelolaan data dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan.
"Pengelolaan data hingga menghasilkan data analisa yang baik menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Integrasi dari berbagai data yang dikelola secara komprehensif dapat menghasilkan formula yang dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk meningkatkan performa di fasilitas kesehatan serta kepuasan peserta," kata Ghufron melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (5/8).
Hal itu dikatakannya saat membuka webinar internasional yang diselenggarakan oleh National Health Insurance Service (NHIS) Korea. Ghufron mencontohkan sistem pembayaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) saat ini telah menerapkan pengelolaan data yang baik dan terus ditingkatkan kualitasnya untuk mengakomodir adaptasi kebiasaan baru yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kinerja FKTP dalam memberikan layanan.
Diantaranya menurunnya angka rujukan non spesialistik, meningkatnya kunjungan peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan meningkatnya kontak layanan secara langsung maupun melalui telemedicine. Atas upaya tersebut, BPJS Kesehatan berhasil menyabet penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Klaster Lembaga Pemerintahan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk inovasi KBK.
"Pelayanan kesehatan berbasis data kini menjadi pilihan strategis untuk memenuhi tantangan global, membangun kompetisi yang sehat untuk mengoptimalkan kualitas layanan, serta berpotensi melahirkan berbagai inovasi di masa depan. Selain itu melalui artificial intelligence serta big data analytics akan mendukung sistem layanan kesehatan sistem dengan capaian kinerja yang optimal, baik dari produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan," kata Ghufron.
Ghufron juga menyampaikan seperti halnya negara-negara lain, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa akibat Covid-19 khususnya dalam pencapaian jaminan kesehatan masyarakat serta memastikan mutu dan kualitas layanan program jaminan sosial kesehatan baik. Ia menambahkan BPJS Kesehatan telah menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.
Ghufron juga berharap berbagai penelitian, pengetahuan serta pengalaman yang dibagi antarsesama anggota ISSA akan memperjelas arah dan peran lembaga jaminan sosial dari seluruh negara yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat serta membantu dalam mengatasi pandemi Covid-19 di seluruh dunia.
Webinar ini merupakan tindak lanjut MoU antara BPJS Kesehatan Indonesia dengan NHIS Korea. Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan NHIS Korea telah dikembangkan dalam empat tahun dan berhasil diimplementasikan dengan berbagai proyek dan penelitian bersama, diantaranya terkait strategic purchasing, revenue collection, risk pooling, financial risk management, serta sistem pelayanan kesehatan berbasis data.
Webinar ini juga dihadiri oleh perwakilan pengelola jaminan kesehatan dari negara Kazakhstan, Moldova dan Georgia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika