REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, mengatakan Kementerian BUMN berkomitmen mendorong pelaku UMKM naik kelas. Salah satu upayanya dengan membentuk holding ultramikro (UMi) yang terdiri atas BRI, PNM, dan Pegadaian.

Loto menyampaikan jumlah pelaku UMi pada 2018 tercatat sebanyak 57 juta usaha. Dari jumlah tersebut, 45 juta atau 80 persen masih memerlukan dana tambahan. Sementara 12 juta usaha UMi atau 20 persen telah mendapatkan pendanaan yang cukup.

"Dari 45 juta usaha UMi, 30 juta usaha UMi belum mendapatkan akses pendanaan formal," ujar Loto saat webinar Holding BUMN Ultra Mikro Upaya Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional pada Jumat (20/8).

Loto menyebut baru 15 juta usaha UMi yang mendapatkan akses pendanaan formal, baik perbankan, gadai, grup lending, BPR, maupun teknologi finansial.

Loto mengatakan dari 30 juta pelaku usaha UMi yang belum mendapatkan akses penandaan formal terpaksa harus meminjam uang kepada kerabat sebesar tujuh juta usaha UMi dan rentenir sebesar lima juta usaha UMi. Sementara 18 juta pelaku usaha UMi sama sekali tidak mendapatkan akses pendanaan, baik formal maupun nonformal.

Loto mengungkapkan lima persoalan sektor UMi meliputi kurangnya akses ke layanan keuangan formal seperti pinjaman, tabungan, pembayaran, investasi, bahkan pemberdayaan; biaya pinjaman cukup tinggi; jaringan distribusi yang terbatas; rendahnya inklusi dan literasi keuangan; dan membutuhkan waktu yang lama untuk naik kelas.

"Melalui akses lembaga keuangan formal, mereka bisa terlindungi. Kita tahu sektor UMi yang terdiri atas usaha kecil dan mikro relatif punya tantangan yang kompleks," ungkap Loto.

Menurut Loto, BUMN memiliki entitas yang berpotensi mendorong pengembangan layanan UMi jika dapat diintegrasikan dan dikonsolidasikan.

Loto mengatakan ekosistem holding UMi memungkinkan PNM dan Pegadaian mengoptimalkan jaringan BRI yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Loto memerinci jumlah jaringan BRI mencapai 9.618 dan BRILink yang sebanyak 441.791. Angka ini jauh di atas jaringan Pegadaian yang sebesar 4.915 dan PNM yang hanya sebanyak 2.860.

"Ekosistem holding UMi diharapkan jangkauan layanan kepada segmen UMi akan lebih baik jangkauan dan kualitas layanannya," ucap Loto.

Loto menyebut kehadiran holding UMi juga mendorong peningkatan optimalisasi bagi PNM dan Pegadaian yang memiliki keterbatasan untuk jaringan di luar Jawa seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi, serta mampu menurunkan biaya investasi jaringan untuk PNM dan Pegadaian.

Tak hanya itu, Loto menilai pembentukan holding UMi juga akan memberikan potensi sumber dana alternatif yang lebih murah, penurunan risk premium, sinergi co location, digitalisasi, peningkatan konektivitas, optimalisasi point of sales, baik outlet, agen, atau tenaga pemasar.

"Holding UMi juga akan menurunkan cost of fund, biaya operasional per outstanding pinjaman UMi, serta mengoptimalkam penyaluran pinjaman UMi," ungkap Loto.

Dengan demikian, ucap Loto, Holding UMi akan memberikan kemudahan akses perbankan,  perolehab pendanaan murah, dan peningkatan kapasitas usaha atau naik kelas bagi para pelaku usaha UMi.

Tak hanya untuk para nasabah, Loto mengatakan holding UMi juga memberikan manfaat bagi pemerintah lantaran terciptanya peningkatan inklusi keuangan, percepatan segmen ultramikro naik kelas, dan membangun database untuk optimalisasi penyaluran program dan bantuan pemerintah.

"Bagi BUMN, konsolidasi UMi mendorong peningkatan portofolio penyaluran pembiayaan dan peningkatan valuasi perusahaan, cost of fund yang lebih rendah dan biaya operasional yang lebih efisien, serta optimalisasi jaringan unit kerja dan tenaga pemasar antar-BUMN," kata Loto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika