Senin 23 Aug 2021 11:55 WIB

Pandemi Covid-19 Berdampak pada Upaya Penurunan Stunting

Pencegahan stunting terkendala karena perlunya interaksi langsung dengan masyarakat.

Rep: fauziah mursid/ Red: Hiru Muhammad
Sejumlah warga menghadiri penyaluran beras bantuan Fortivit di rumah jabatan Bupati, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin (26/7/2021). Perum Bulog bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyerahkan bantuan beras jenis Fortivit sebanyak 12 ton bagi 2.400 kepala keluarga (KK) dalam upaya pencegahan stunting di Gorontalo.
Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin
Sejumlah warga menghadiri penyaluran beras bantuan Fortivit di rumah jabatan Bupati, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin (26/7/2021). Perum Bulog bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyerahkan bantuan beras jenis Fortivit sebanyak 12 ton bagi 2.400 kepala keluarga (KK) dalam upaya pencegahan stunting di Gorontalo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi upaya bersama percepatan penurunan stunting (anak kerdil) di Indonesia. Wapres menyebut, hal yang paling terpengaruh pandemi adalah kegiatan layanan pencegahan stunting terkendala karena memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat 

Selain itu, lanjut Wapres, alokasi anggaran stunting juga terdampak karena alokasi anggaran dan layanan kesehatan saat ini juga terfokus pada upaya untuk mengatasi Covid-19. "Hal Ini tentu saja mempunyai dampak bagi pelaksanaan percepatan penurunan," ujar Wapres dalam Rakornas Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting yang digelar virtual, Senin (23/8)

Padahal kata Wapres, capaian penurunan angka stunting sebelum pandemi sudah bbai selama 7 tahun terakhir. Ia mengungkap, Pemerintah bersama pihak terkait selama tujuh tahun terakhir telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019.

Wapres mengatakan, upaya penurunan stunting ini harus terus dipertahankan demi untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024. Karena itu, ia meminta agar Pemerintah Daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya. "Pemetaan ini penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi," kata Wapres.

Wapres menilai, dari pemetaan itu, Pemerintah Daerah kemudian dapat menyusun rencana kegiatan selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, agar seluruh layanan yang dibutuhkan dapat diterima oleh kelompok sasaran.

Wapres juga mengingatkan, meski dalam situasi pandemi Covid-19, vaksinasi untuk ibu hamil dan ibu menyusui harus terus digalakkan. Sebab, dua kelompok ini menjadi sasaran utama dari percepatan penurunan stunting. "Oleh karenanya, saya berharap BKKBN sebagai lembaga yang menangani keluarga agar dapat terus mendorong vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui," katanya.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement