Kamis 26 Aug 2021 16:19 WIB

Pengamat Nilai Gabungnya PAN untuk Kepentingan Pilpres 2024

Hanya tersisa Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar koalisi pemerintahan Jokowi

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus raharjo
Pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio yang biasa dipanggil Hensat.
Foto: Kementan
Pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio yang biasa dipanggil Hensat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio menganalisa bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia menyimpulkan suara PAN penting untuk diamankan oleh koalisi pemerintah demi kepentingan Pilpres 2024.

Saat ini praktis partai oposisi hanya menyisakan PKS dan Demokrat usai bergabungnya PAN ke pemerintah. Hendri menganggap pastinya ada perhitungan strategis sebelum koalisi pemerintah bersedia menerima PAN.

"Suara PAN penting untuk perhitungan (presidential) threshold. Karena PAN sudah masuk ke koalisi pemerintah maka PKS dan Demokrat ditinggal sendiri" kata Hendri kepada Republika.co.id, Kamis (26/8).

PAN diketahui mendapatkan 9.572.623 atau 6,84 persen suara pada Pemilu 2019. Adapun Demokrat mendapatkan 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen. Sedangkan PKS mendapatkan 11.493.663 atau 8,21 persen suara.

Bila melihat data itu, ketiganya perlu bersatu untuk mencalonkan presiden guna melawan koalisi gemuk pemerintah. Sebab aturan presidential threshold minimal 20 persen jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Oleh karena itu, dengan hengkangnya PAN dari oposisi maka Demokrat dan PKS otomatis tak bisa mengajukan capres bila tak dapat dukungan parpol lain. Kondisi ini menimbulkan asumsi bahwa Pilpres 2024 berpeluang diikuti satu paslon bila tak ada kejutan politik di menit akhir.

"PKS dan Demokrat ini kalau mereka gabung pun enggak bisa dorong capres. Jadi artinya ngaruh banget suara PAN dalam rangka perpolitikan, kebijakan," tegas Hendri.

Selain itu, Hendri menilai bergabungnya PAN ada hubungan dengan wacana amendemen UUD 1945, dimana diduga salah satu poinnya membahas perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Masuknya PAN ke pemerintah berpeluang besar memuluskan wacana tersebut untuk menjadi kenyataan.

"Termasuk soal amendemen UUD'45 (dibahas koalisi parpol pemerintah). Jadi signifikansinya besar PAN masuk koalisi," ujar Hendri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, menyampaikan poin-poin usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Salah satu hal yang ia sampaikan adalah PAN menjadi sahabat baru koalisi.

"Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang didampingi Sekjen Eddy Soeparno. Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan," ujar Plate di rumah dinasnya, Jakarta, (25/8).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement