REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh senior dari kalangan intelektual, mantan pejabat, dan aktivis masyarakat sipil menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan yang diambil pemerintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Salah satunya terkait dengan persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Periode kedua ini banyak hal yang menjadi tanda tanya besar. Saya ingin kasih contoh satu, KPK. Kita bingung orang-orang yang berprestasi luar biasa di KPK itu tetap diberhentikan, dan tidak ada tindak lanjut dari Presiden,” ujar bekas anggota DPR, Abdillah Toha, dalam dialog secara virtual, berdasarkan siaran pers, Jumat (27/8).
Mantan komisioner KPK, Laode M Syarief menilai, ada kecenderungan ruang publik menjadi menyempit dan sulit menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Hal itu berbeda dengan yang dia rasakan sebelum-sebelumnya, yang masih bisa menyampaikan masukan dengan bersilaturahmi apabila merasa ada kebijakan yang kurang tepat.
“Yang sering berkomunikasi dengan publik hanya Professor Mahfud, yang lain tidak pernah membuka komunikasi. Dulu, kita bisa bersilaturahmi menyampaikan kalau merasa kurang nyaman terhadap suatu kebijakan,” ujar Laode.
Sementara itu, ekonom senior yang juga mengikuti dialog tersebut, Emil Salim, mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk persenjataan dan pemindahan ibukota. Dia melihat, hal tersebut dilakukan pemerintah di saat keuangan negara sedang mengalami tekanan yang berat.
Emil mengaku, berempati dengan Menteri Keuangan yang dia nilai tengah pusing memikirkan keuangan negara. Namun, menurut dia, banyak yang tidak memahami pengeluaran saat ini menjadi terbatas dan tidak banyak tersedia.
"Sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibukota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara,” ujar Emil.
Kemudian, masukan soal penanganan pandemi disampaikan oleh mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto. Menurut dia, hasil yang dicapai dalam penanganan pandemi sejauh ini cukup baik, namun tidak dilakukan secara sistemik melalui pendekatan organisasi yang benar.
Dia mengatakan, cara kerja yang terorganisir, yang sudah disiapkan pendahulu sebelumnya, ditinggalkan atas nama kecepatan. Dia menyatakan, puncak dari itu semua terlihat saat pandemi ini.
"Bagus, tapi governancenya tidak. Saat pandemi ini puncaknya, tidak ada satu organisasi yang permanen untuk menangani, padahal masalahnya makin serius. Akumulasi informasi yang menjadi pengetahuan, tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi,” ujar dia.
Sedangkan pengamat ekonomi, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurut dia, ekonomi akan bertahan kalau penegakan hukumnya baik. Salah satu yang membuatnya terkejut adalah dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi.
"Sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional,” ujar Faisal.
Semua yang hadir dalam dialog ini menyampaikan pandangannya, kemudian satu per satu direspons oleh Menko Polhukam di akhir acara. Mahfud menyatakan, kritik, keluhan, maupun masukan yang diberikan oleh para peserta dialog tersebut sebagian besarnya sudah diketahui oleh pemerintah.
"Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan," ujar Mahfud.
Tokoh yang hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Emil Salim, Kuntoro Mangkusubroto, Goenawan Mohamad, Abdillah Toha, Bagir Manan, Faisal Basri, dan Laode M Syarief. Hadir pula Erry Riyana Hardjapamekas, Muhammad Nuh, Rhenald Kasali, Halim Alamsyah, Alwi Shihab, Nadirsyah Hosen, Al Hilal Hamdi, Khairil Anwar Notodiputro, dan Hikmahanto Juwana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika