REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Estonia bersiap untuk pemilihan presiden yang tidak biasa di parlemen. Pemimpin Museum di negara itu kemungkinan besar akan mengambil alih pekerjaan tersebut.
Hanya akan ada satu kandidat dalam pemungutan suara pada Senin (30/8). Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak negara Baltik itu memperoleh kembali kemerdekaannya 30 tahun lalu.
Masa jabatan lima tahun Presiden Kersti Kaljulaid akan berakhir pada 10 Oktober. Anggota parlemen di parlemen Riigikogu dengan 101 kursi harus memilih kepala negara baru untuk menggantikannya.
Akibat tidak ada lagi kandidat yang didaftarkan hingga batas waktu pada Sabtu (28/8) malam, direktur Museum Nasional Estonia, Alar Karis, akan menjadi satu-satunya kandidat. Mantan auditor negara tersebut adalah satu-satunya yang berhasil mendapatkan dukungan dari minimal 21 anggota parlemen yang dibutuhkan.
Karis membutuhkan mayoritas dua pertiga atau 68 suara di parlemen untuk dipilih dalam pemungutan suara rahasia. Koalisi yang memerintah memiliki 59 suara dan dia tampaknya akan mengumpulkan dukungan dari setidaknya sembilan anggota parlemen dari tiga partai oposisi.
Menyelenggarakan pemungutan suara dengan hanya satu kandidat telah membuat negara itu bingung. Beberapa politisi telah menyerukan perombakan total sistem pemilihan presiden Estonia yang kompleks.
Beberapa orang Estonia bahkan menyarankan agar negara kecil Eropa ini menghapuskan jabatan presiden. Perdana menteri memegang sebagian besar kekuasaan politik dibandingkan jabatan presiden yang hanya seremonial belaka.
Mantan menteri Pertahanan dan diplomat, Jaak Joeruut, mengatakan pemilihan dengan satu kandidat adalah milik era Soviet. "Itu tidak etis, tetapi, anehnya, legal," ujarnya.
Pernah menjadi republik Soviet, negara berpenduduk 1,3 juta jiwa ini memperoleh kembali kemerdekaannya pada 1991. Estonia sekarang menjadi anggota Uni Eropa dan NATO.
Jika presiden dipilih langsung oleh rakyat, Kaljulaid yang liberal akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Presiden perempuan pertama Estonia ini cukup populer di kalangan masyarakat.
Hanya saja, Kaljulaid mendapat sedikit dukungan dari anggota parlemen, dilaporkan karena keterusterangannya tentang sesama politisi dan kebijakan pemerintah. Bahkan, Perdana Menteri Kaja Kallas telah mendukung perempuan berusia 63 tahun itu.
Kallas dan warga Estonia telah memuji Kaljulaid atas pemahamannya tentang masyarakat Estonia dan melihat latar belakang akademisnya. Kaljulaid mengepalai Tallinn University yang merupakan institusi akademik utama Estonia dan bekerja sebagai auditor sebagai kekuatan besar.
Konstitusi Estonia menetapkan peran presiden sebagian besar mewakili negara di luar negeri dan bertindak sebagai pemimpin opini domestik. Namun, presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata Estonia, secara resmi menunjuk anggota pemerintah, menandatangani undang-undang agar sah, dan memiliki kekuatan untuk memveto proposal undang-undang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika