REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) antara 2016-2019. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Senin (30/8), memeriksa tiga nama, staf utama, wakil kepala divisi keuangan, serta kepala divisi perdagangan perusahaan negara di bidang perikanan tersebut.
"Saksi-saksi yang diperiksa yakni A, YH, dan AB," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Leonard Ebenezer Simanjuntak dalam rilis resmi Kejakgung, yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (30/8).
Pada tangkapan layar monitor para terperiksa di gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung, inisial A mengacu pada Abrar yang diperiksa selaku Wakil Kepala Divisi Keuangan Perum Perindo 2019.
Sedangkan YH adalah Yusnita Hafnur, yang diperiksa selaku staf utama bidang hukum Perum Perindo. Adapun AB, dalam layar monitor terperiksa, adalah Aslam Basir, yang diperiksa selaku kepala divisi perdagangan Perum Perindo. "A, YH, dan AB, diperiksa terkait dengan pengelolaan keuangan pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)," kata Ebenezer.
Penyidikan dugaan korupsi di Perum Perindo ini, kasus baru yang saat ini ditangani Jampidsus Kejakgung. Pemeriksaan saksi-saksi sudah mulai dilakukan sejak Senin (23/8). Belum ada penjelasan pasti kronologis lengkap duduk perkara kasus ini. Namun Direktur Penyidikan di Jampidsus, Supardi mengatakan, kasus dugaan korupsi di Perum Perindo terkait dengan permasalahan pengelolaan keuangan yang berujung angka minus Rp 181 miliar dalam pembiyaan di Perum Perindo.
"Kerugian negaranya, belum dapat saya pastikan angka pastinya. Tetapi kira-kira itu, ratusan miliar," kata Supardi, Rabu (25/8).
Kata dia, penyidikan lengkap terkait pengungkapan kasus tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan penegakan hukum. "Kita akan terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi, untuk mencari bukti-bukti dan merumuskan perbuatan pidananya," kata Supardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika