REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aplikasi PeduliLindungi yang digunakan sebagai alat screening kesehatan untuk mengakses berbagai tempat publik dan juga di berbagai sektor masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi ini.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun tak memungkiri masih terdapat banyak hal yang perlu untuk terus diperbaiki. Hal ini, kata dia, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan.
“Namun kita tidak bisa pungkiri dalam masa transisi ini banyak hal yang masih harus diperbaiki yang pemerintah jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan terus menerus,” kata Wiku saat dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (6/9).
Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini merupakan tahap transisi menuju pada digitalisasi satu data. Namun, kata dia, memang masih ditemukan banyak hal yang perlu diperbaiki.
“Kita harus memahami kondisi yang kita alami ialah tahap transisi mengarah pada digitalisasi untuk menjadi satu data. Dengan berbagai ujicoba inilah kita secara bertahap siap dan mampu siap menerapkan teknologi dalam skrining kesehatan demi efisiensi penanganan Covid-19,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan, Kementerian Kominfo dan pihak terkait lainnya terus memutakhirkan aplikasi PeduliLindungi. Persiapan ini dilakukan jelang digunakannya aplikasi ini di berbagai sektor, salah satunya industri yang berkaitan dengan ekspor.
Ia mengatakan, Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Kesehatan dan PT Telkom terus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk memfasilitasi adaptasi tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Sebab, aplikasi yang diluncurkan pada April 2020 lalu ini akan dimanfaatkan untuk pelacakan vaksinasi Covid-19.
Johnny pun juga berupaya meyakinkan masyarakat tentang keamanan data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Ia menegaskan, kasus beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo bukan menandakan kebocoran data di aplikasi ini. Berdasarkan penelusuran Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), penyebaran informasi sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat PeduliLindungi.
Proses akses dengan memasukan input informasi NIK, lokasi vaksinasi, dan jenis vaksin berdasarkan sumber informasi yang tersedia di publik. Meski begitu, Johnny mengaku berupaya meningkatkan keamanan dengan telah melakukan migrasi Sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika