REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Partai Ikhawanul Muslim di Maroko, Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) dilaporkan kalah dalam pemilu. Alarabiya melaporkan pada Kamis (9/9) Othmani yang didukung PJD gagal memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan parlemen. Kementerian Dalam Negeri Maroko mengkonfirmasi angka partisipasi pemilih mencapai lebih dari 50 persen.
Angka partisipasi pemilih atau turnout jauh lebih tinggi dibandingkan persentase rekor sebelumnya yang dicetak pemilihan tahun 2016 lalu. Kementerian Dalam Negeri mengatakan Partai Liberal memimpin pemilihan parlemen dengan 97 kursi.
Kementerian Dalam Negeri Maroko menambahkan bagian selatan negara itu mencatat angka partisipasi tertinggi. Di wilayah Dakhla-Oued Eddahab angka partisipasi mencapai 58,30 persen, di Guelmim-Oued Noun angka partisipasi mencapai 63,76 persen dan di wilayah Laayoune-Sakia El Hamra angka partisipasi 66,94 persen. Empat partai besar Maroko bersaing dengan ketat memperebutkan 395 kursi di parlemen.
Maroko merupakan negara kerajaan konstitusional. Raja memilih perdana menteri dari partai yang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Kerajaan juga menetapkan agenda ekonomi negara Afrika Utara yang berpopulasi 37 juta orang itu dan pemerintah yang baru diminta untuk mengimplementasikan model pembangunan yang sudah ditetapkan.
Besarnya peran kerajaan dalam pemerintahan membuat partai politik lebih banyak bekerja di sektor-sektor pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.
"Mengapa saya harus memilih? Saya tidak berharap memilih memperbaiki situasi kehidupan saya karena politisi hanya peduli pada diri mereka sendiri," kata seorang pegawai di sebuah hotel di Rabat yang mengaku bernama Khalid.
"Saya memilih seorang laki-laki muda dari partai yang menawarkan janji realistis untuk membangun negeri," kata pensiunan yang bernama Ibrahim saat ini meninggalkan tempat pemungutan suara.
Meski sudah menjadi partai terbesar di Maroko sejak 2011, PJD gagal memblokir undang-undang yang mereka lawan seperti penguatan bahasa Prancis dalam pendidikan dan mengizinkan ganja untuk medis.
Peraturan pemilu yang baru membuat partai-partai besar mendapatkan suara sebanyak mungkin. Pemimpin-pemimpin PJD yakin peraturan itu sengaja untuk mengincar partai mereka.
Dalam pernyataannya Rabu (8/9) kemarin PJD menuduh lawannya melanggar peraturan pemilu dengan membeli suara. Tapi mereka tidak mengungkapkan bukti tuduhan tersebut. Perekonomian Maroko diperkirakan tumbuh 5,8 persen tahun ini setelah mengalami kontraksi 6,8 persen tahun lalu akibat pandemi dan kekeringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika