REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kantor kejaksaan federal Jerman meluncurkan penyelidikan atas serangan siber di parlemen negara itu. Penyelidikan dilakukan beberapa hari setelah Berlin secara terbuka menuduh Moskow berada di balik serangan siber tersebut.
Juru bicara kantor kejaksaan federal yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada majalah Der Spiegel bahwa Jaksa Agung Federal Peter Frank sedang menyelidiki serangan siber skala besar yang diduga dilakukan oleh Rusia sebelum pemilihan federal 26 September. Pada Senin (6/9), Kementerian Luar Negeri Jerman menyebut dinas rahasia militer Rusia (GRU) telah mendalangi serangan siber tersebut.
"Pemerintah Jerman mendesak pemerintah Rusia untuk segera menghentikan aktivitas siber ilegal ini," kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Andrea Sasse dilansir Anadolu Agency, Jumat (10/9).
Pemerintah menilai serangan siber tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan Republik Federal Jerman dan proses pengambilan keputusan yang demokratis. Sasse mengatakan Berlin memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa dinas intelijen militer Rusia berada di balik serangan siber di parlemen Jerman.
Sasse juga menuturkan peretas Rusia diyakini menjadi bagian dari kampanye disinformasi, yang dijuluki sebagai Ghostwriter, dan memiliki keterkaitan dengan intelijen militer Rusia. Serangan siber itu menargetkan tujuh anggota parlemen Jerman yang sebagian besar menyerang anggota Uni Demokratik Kristen (CDU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD). Selain itu, serangan siber juga dialami oleh 31 anggota parlemen negara bagian lainnya.
Kementerian Dalam Negeri Jerman memperingatkan pemilihan federal pada September menghadapi risiko menjadi sasaran serangan siber Rusia. Sejauh ini, ada peningkatan serangan siber dalam beberapa pekan terakhir. Di antaranya yang disebut serangan brute force pada akun email untuk mengakses data sensitif. Kementerian Dalam Negeri menganggap serangan terhadap partai politik dan yayasan sebagai ancaman serius dalam pelaksanaan pemilihan federal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika