REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memaksimalkan persiapan teknis jelang uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Selain percepatan vaksinasi, pengawasan terhadap siswa saat uji coba PTM nanti juga dikoordinasikan.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, urusan pengawasan siswa saat uji coba PTM terbatas nanti harus dilakukan dengan sungguh dengan kolaborasi. Tidak hanya Dinas Pendidikan (Disdik), tapi juga pihak lain seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), TNI-Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), dan lainnya.“Bagaimana mobilisasi para siswa harus diatur skenarionya. Mulai dari naik angkutan umum, berjalan di kawasan sekolah, hingga jajanan mereka,” ujar Dedie, Jumat (10/9).
Menurut Dedie, seharusnya lingkungan sekolah juga bisa steril dari pedagang kaki lima (PKL) agar mengurangi potensi siswa jajan sembarangan. berpotensi jajan sembarangan. Dia mengaku, sejak tahun lalu Pemkot Bogor telah fokus untuk mensterilkan PKL dari lingkungan sekolah.
“PKL di Jalan Pengadilan sekarang sudah clear, kemudian di Malabar sudah clear, di Papandayan sudah clear, dan Bangbarung sudah clear, yang masih belum, harus kita clearkan. Tidak ada pilihan, karena keselamatan siswa adalah tujuan utama kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka,” urainya.
Persiapan PTM Terbatas ini, kata Dedie, harus dilakukan di semua jenjang. Tidak hanya SD, SMP, dan SMA namun juga dengan pesantren hingga perguruan tinggi. “Saya mendapatkan informasi dari Forum Rektor Kota Bogor menginginkan juga dilakukan koordinasi bersama. Kenapa, karena didalam syarat membuka pendidikan tatap muka perguruan tinggi diperlukan juga koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi mengatakan, melalui rapat koordinasi yang digelar hari ini, didapatkan masukan-masukan yang akan menjadi bahan sebelum PTM Terbatas dilansungkan.
Menurut Hanafi, PTM Terbatas ini bukan hanya tugas dari Disdik. Urusan sekolah tatap muka, bukan hanya dari rumah ke sekolah, namun juga sebaliknya. Sehingga perlu ditentukan pula, bagaimana mobilisasi siswa dan memastikan siswa lansung kembali ke rumah masing-masing. “Bahkan ada masukan dari Kapolresta, tentang ada beberapa sekolah yang relatif deket pasar. Itu kan masuk ke pusat keramaian, sepeti apa kemudian partisipasi dari tokoh masyarakat, ormas, hingga RT dan RW bisa terlibat,” kata Hanafi.
Di luar hal itu, Hanafi mengaku Disdik sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap sekolah. Bagaimana sarana prasarana seperti fasilitas cuci tangan harus tetap tersedia dengan kondisi baik.
Kemudia juga dibentuknya Satgas Covid-19 di sekolah beserta tim asessment yang diisi oleh komite yang ditugaskan memantau memobilisasi siswa. Hanafi mengatakan, satuan tugas itu pula yang akan mengevaluasi sekaligus yang berwenang memberikan izin selain orang tua siswa itu sendiri.
“Kita juga mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa. Mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah,” tegasnya.
Untuk kapan waktu pelaksanaan PTM Terbatas ini diberlakukan, Hanafi mengatakan Pemkot Bogor tak ingin terburu-buru sebelum semua teknis dipenuhi. Akan tetapi, terus diupayakan untuk secepatnya dilansungkan.
“PTM Terbatas ini untuk kelas 4, 5, dan 6 SD, SMP dan SMA. Makanya kita undang juga KCD dan Kemenag tadi. Karena PTM ini juga provinsi menyerahkan kepada daerah masing-masing,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika