Selasa 28 Sep 2021 14:50 WIB

Bennett Lupakan Palestina, Serang Iran di Sidang PBB

Dalam pidato yang berapi-api, Bennet mengatakan program nuklir Iran di titik kritis.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.
Foto: AP/Sebastian Scheiner/Pool AP
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pidato perdananya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menyebutkan konflik Israel dengan Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dia malah berusaha menggambarkan Iran sebagai ancaman bagi keamanan global.

Bennett berapi-api dalam masalah Iran dalam kesempatan berbicara selama 25 menit depan perwakilan banyak negara itu. "Sudah terlalu lama, Israel ditentukan oleh perang dengan tetangga kita. Tapi ini bukan tentang Israel. Ini bukan tentang orang Israel," ujar Bennett.

Baca Juga

"Program nuklir Iran telah mencapai titik kritis, dan begitu pula toleransi kami. Kata-kata tidak menghentikan sentrifugal berputar," ujar Bennett.

Bennett menyebut Presiden baru Iran, Ebrahim Raisi, penjagal Teheran atas peran masa lalunya dalam menekan perbedaan pendapat politik dan menuduh Iran mempersenjatai, mendanai, dan melatih musuh-musuh Israel di seluruh wilayah. Dia mengatakan campur tangan Iran telah membawa bencana ke negara-negara seperti Lebanon, Suriah, dan Yaman.

"Setiap tempat yang disentuh Iran gagal," kata Bennett mengklaim bahwa kegiatan Iran mengancam seluruh dunia.

Dalam sebuah balasan di lantai Majelis Umum pada Senin (27/9) malam, diplomat Iran Payman Ghadirkhomi menuduh Bennett membuat tuduhan tak berdasar. Pemimpin Israel itu menggunakan bahasa yang mengancam terhadap Iran.

"Rezimnya harus menghindari kesalahan perhitungan dan langkah petualangan di kawasan itu," ujar diplomat yang ditugaskan untuk misi Iran di PBB.

PBB telah menjadikan resolusi konflik Israel-Palestina sebagai prioritas tinggi selama beberapa dekade, menarik tuduhan dari Israel bahwa badan dunia itu bias secara tidak adil.

Perlakuan Israel terhadap Palestina sering dikritik di badan-badan PBB, termasuk Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia. Pada 2012, atas keberatan Israel, Palestina diberikan status pengamat nonanggota di PBB.

Status itu memungkinkan Palestina untuk bergabung dengan sejumlah badan internasional. Keterlibatan ini termasuk Pengadilan Kriminal Internasional, yang sekarang sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan perang Israel.

Dalam pidato yang luar biasa keras di Majelis Umum pada 24 September, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberi Israel satu tahun untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan. Dia mengancam akan menarik pengakuan atas negara Israel jika gagal melakukannya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement