REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN - Raja Yordania Abdullah II termasuk di antara puluhan pemimpin dunia yang menyembunyikan kekayaan rahasia di luar negeri. Daftar Pandora Papers berisi nama pemimpin yang diam-diam membeli rumah mewah melalui ataupun mendirikan perusahaan cangkang di negara yang sering disebut surga pajak.
Dokumen investigasi 600 jurnalis di 117 negara tersebut diberitakan pada Ahad (3/10). Data dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) didasarkan pada kebocoran sekitar 11,9 juta dokumen dari 14 layanan keuangan global yang diperoleh dari sumber anonim.
Dalam dokumen terdata Raja Abdullah II menciptakan jaringan perusahaan cangkang di negara surga pajak untuk mengumpulkan properti senilai 100 juta dolar AS yakni di Malibu, Kalifornia hingga Washington, DC, dan London. "Tiga rumah besar tepi pantai di Malibu dibeli melalui tiga perusahaan cangkang seharga 68 juta dolar AS oleh Raja Yordania pada tahun-tahun setelah warga Yordania memenuhi jalan-jalan selama Musim Semi Arab untuk memprotes pengangguran dan korupsi," kata laporan ICIJ dikutip laman Aljazirah, Senin (4/10).
Abdullah (59 tahun) juga memiliki tiga apartemen mewah di sebuah kompleks di Washington, DC dengan pemandangan panorama Sungai Potomac. Dia juga memiliki sebuah rumah di Ascot, salah satu kota termahal di Inggris serta apartemen jutaan dolar di pusat kota London.
"Yordania yang tidak memiliki uang sebanyak monarki Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi, harus mengizinkan seorang raja untuk memamerkan kekayaannya," ujar Annelle Sheline, seorang sarjana Timur Tengah.
"Jika raja Yordania menunjukkan kekayaannya secara lebih terbuka, tindakan itu tidak hanya akan memusuhi rakyatnya. Akan tetapi juga akan membuat para donor Barat yang telah memberinya uang menjadi kesal," ujarnya menambahkan.
Pengacara Raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi. Dia mengeklaim itu adalah praktik umum bagi individu kelas atas untuk membeli properti melalui perusahaan cangkang demi alasan privasi dan keamanan.
"Setiap implikasi bahwa ada sesuatu yang tidak pantas tentang kepemilikan properti melalui yurisdiksi perusahaan cangkang secara kategoris ditolak," kata DLA Piper, firma hukum yang mewakili raja.
"(Abdullah) tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum," ujarnya menambahkan.
The Pandora Papers adalah yang terbaru dari serangkaian kebocoran dokumen keuangan ICIJ massal yang dimulai dengan LuxLeaks pada 2014, dan diikuti oleh Panama Papers, Paradise Papers, dan FinCen. Dokumen di balik penyelidikan terbaru diambil dari perusahaan jasa keuangan di negara-negara termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya, Panama, Belize, Siprus, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Swiss.
Ikuti Whatsapp Channel Republika