REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam adanya pengusiran terhadap tujuh staf badan dunia tersebut oleh Pemerintah Ethiophia. Ia menuntut pembuktian atas tuduhan yang diajukan oleh duta besar dari negara Afrika itu selama pertemuan Dewan Keamanan.
“Adalah tugas saya untuk membela kehormatan PBB,” ujar Guterres dalam sebuah pernyataan setelah bertemu dengan Duta Besar Ethipia untuk PBB, Taya Atske Selassie Amde pada Kamis (7/10).
Pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior PBB dari negara itu, karena dianggap ikut campur terkait urusan internal. Selassie mengatakan bahwa para staf PBB mengarang data, dengan salah mengklaim bahwa kelaparan digunakan sebagai senjata perang dan bahwa orang-orang telah meninggal karena kelaparan, dan mendukung musuh pemerintah, kelompok bernama Front Pembebasan Rakyat Tigrayan (TPLF).
"Untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri, mereka ingin menciptakan situasi seperti Darfur. Mereka, tiba-tiba dan dalam semalam, menciptakan satu juta korban bencana kesehatan,” jelas Selassie.
Guterres mengatakan belum melihat informasi apa pun dari Ethiopia tentang klaim tersebut. Ia mengatakan kepada Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed bahwa jika ada kekhawatiran tentang ketidakberpihakan staf PBB, maka Abiy harus membagikan informasi tersebut sehingga Guterres dapat menyelidikinya.
"Dua kali, saya bertanya dan sampai sekarang, saya tidak mendapat jawaban. Rakyat Ethiopia menderita dan kami tidak memiliki kepentingan selain membantu menghentikan penderitaan itu,” jelas Guterres.
Guterres mengatakan hingga tujuh juta orang di Tigray, Amhara dan Afar, yang sempat dilanda perang antara pasukan Pemerintah Ethiopia dan TPLF membutuhkan bantuan. Ini termasuk dengan lima juta di Tigray, di mana sekitar 400.000 orang diperkirakan hidup dalam kondisi kelaparan.
Pemerintah Ethiopia diminta untuk mengizinkan pengiriman bantuan mendesak tanpa hambatan dan pergerakan tak terbatas bahan bakar, uang tunai, peralatan komunikasi dan pasokan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke tiga daerah tersebut. Guterres mendesak Dewan Keamanan untuk mendukung upaya bantuan PBB.
"Rekan-rekan kami di lapangan berbagi kesaksian saksi mata yang semakin mengkhawatirkan tentang penderitaan termasuk meningkatnya laporan kematian terkait kelaparan," kata Guterres.
