REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Priboemi, Heikal Safar membuat pernyataan heboh ketika menawarkan partainya untuk dipimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko. Heikal ingin menghibahkan partainya, karena sedih melihat Moeldoko berkonflik dengan pengurus DPP Partai Demokrat.

Dia menjelaskan, bukan tanpa alasan kuat, ia memberikan secara sukarela Partai Priboemi kepada eks Panglima TNI tersebut. Heikal mengaku, kondisi sebagian besar perekonomian rakyat di Indonesia saat ini, sangat memprihatinkan. Dia tidak ingin, masyarakat disajikan kisruh dalam perpolitikan nasional, yang melibatkan Moeldoko.

"Maka kisruh politik tersebut harus segera dihentikan, karena sangat berbahaya bisa membuat luka maupun penderitaan sebagian besar rakyat miskin, serta berimbas pada setiap sendi-sendi sektor kehidupan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia akan semakin sulit dan terjepit," kata Heikal di Jakarta, Jumat (8/10).

Selain kepada Moeldoko, ia juga rela jika Partai Priboemi dipimpin Yusril Ihza Mahendra, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, maupun tokoh nasional lain yang berkomitmen menjaga konstitusi UUD 1945. Hal itu lantaran landasan konstitusional merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Dia menyinggung, Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia (NRI) yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. "Nah, jadi Pasal 31 UUD Negara Republik indonesia 1945 adalah tentang hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah, serta prioritas pemerintah terkait pendidikan," ucap Heikal.

Sebagai penutup, Heikal mengajak semua pihak untuk lebih fokus menangani kemiskinan yang semakin meluas akibat pandemi Covid-19. Dia tidak ingin, publik disuguhi konflik politik di level elite saat pandemi belum berlalu.

"Tentunya bukan hanya virus pandemi Covid-19 saja, yang fokus diurusin terus-terusan, akan tetapi harus fokus juga pada virus kemiskinan rakyatnya saat ini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika