Ahad 17 Oct 2021 00:10 WIB

Armenia Ingin Normalisasi Hubungan dengan Turki

Normalisasi hubungan dengan Turki akan bantu pembangunan perdamaian abadi di kawasan

Red: Christiyaningsih
Normalisasi hubungan dengan Turki akan bantu pembangunan perdamaian abadi di kawasan.
Normalisasi hubungan dengan Turki akan bantu pembangunan perdamaian abadi di kawasan.

REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN - Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada Jumat mengatakan normalisasi hubungan dengan Turki akan membantu pembangunan perdamaian abadi di kawasan itu dan mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai tahun lalu di wilayah Karabakh.

Berbicara pada pertemuan para pemimpin negara Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (PNM), Pashinyan menekankan bahwa normalisasi antara Yerevan dan Ankara dapat mempercepat penyelesaian masalah antara Armenia dan Azerbaijan.

Baca Juga

"Memulai percakapan dengan tujuan menormalkan hubungan kami dengan Turki adalah faktor lain yang dapat memainkan peran katalis dalam masalah ini," ujar dia, merujuk pada implementasi perjanjian di Karabakh, juga dikenal sebagai Nagorno-Karabakh.

Dia juga menekankan pentingnya memulihkan jalur transportasi sebagai tonggak utama menuju normalisasi dengan Azerbaijan dan pelaksanaan perjanjian tentang Karabakh.

“Kami berharap untuk mencapai hasil nyata dalam waktu dekat. Ini berarti Armenia akan menerima komunikasi kerja sama di bidang kereta api dan jalur darat dengan Rusia dan Iran melalui wilayah Azerbaijan, dan Azerbaijan akan menerima komunikasi jalur kereta api dan mobil dengan Republik Otonomi Nakhichevan melalui wilayah Armenia," tutur Pashinyan.

Semua langkah ini akan menjadi dasar penandatanganan perjanjian damai antara Azerbaijan dan Armenia, kata PM Armenia.

“Tentu saja, masalah utama adalah penandatanganan perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan. Untuk itu, kami menganggap penting untuk mengembalikan proses negosiasi dalam kerangka OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe).”

Dia juga menekankan perlunya melanjutkan proses perdamaian untuk penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement