Ketua Satgas IDI Disentil Susi Pudjiastuti Soal Tes PCR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof Zubairi Djoerban mendukung keputusan pemerintah menerapkan tes polymerase chain reaction (PCR) bagi penumpang pesawat terbang. Langkah itu disebut sangat tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Saya pikir kebijakan tes PCR negatif sebelum naik pesawat itu penting. Meski tubuh memproduksi antibodi dengan vaksin, tapi tidak serta merta mencegah penularan. Sehingga, masker pun tetap wajib di tempat tertutup seperti pesawat. Terima kasih," kata Prof Zubairi lewat akun Twitter, @ProfesorZubairi dikutip Republika di Jakarta, Sabtu (23/10).

Pendapat Prof Zubairi itu pun disanggah pemilik maskapai Susi Air yang juga eks menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti. Dia mempertanyakan mengapa aturan perjalanan PCR hanya berlaku penumpang pesawat, namun perjalanan kereta maupun bus dibolehkan antigen, bahkan ada yang tidak memakai tes sama sekali.

"Yang darat tidak penting," katanya lewat akun Twitter, @susipudjiastuti. Mendapat pertanyaan menohok dari Susi, Prof Zubairi pun menepis tudingan tersebut. Hanya saja, jawaban yang diberikan tidak menjawab kegundahan yang disampaikan Susi terkait aturan penumpang yang berbeda bagi penumpang pesawat dan transportasi darat.

"Saya tidak bilang bahwa yang darat itu tidak penting," ujar Prof Zubairi.

Jawaban tersebut tidak memuaskan warganet yang mencoba mencecar Prof Zubairi. Hal itu lantaran terkesan ada perbedaan aturan penumpang transportasi udara dengan darat dan laut yang lebih longgar. Pun virus corona tidak bisa membedakan penumpang pesawat atau transportasi darat dan laut.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyampaikan penyesuaian kebijakan penumpang pesawat naik PCR sebagai uji coba pelonggaran mobilitas dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dengan penuh kehati-hatian.

Pengetatan metode testing menjadi PCR bagi pengguna moda transportasi udara wilayah Jawa-Bali dan non-Jawa-Bali Level 3 dan 4 menjadi bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas, dengan prinsip kehati-hatian.