Sabtu 23 Oct 2021 16:21 WIB

Lakpesdam PWNU DKI Keluarkan Gagasan Fikih Tata Kota

Fikih tata kota merupakan respons kompleksitas tata kota DKI Jakarta

Fikih tata kota merupakan respons kompleksitas tata kota DKI Jakarta. Ilustrasi salah satu sudut Kota Jakarta
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Fikih tata kota merupakan respons kompleksitas tata kota DKI Jakarta. Ilustrasi salah satu sudut Kota Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jakarta - Berangkat dari pemikiran tentang kompleksitas tata kota di Jakarta, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarata (Lakpesdam PWNU DKI Jakarta) mengeluarkan gagasan tentang pentingnya gagasan fikih tata kota.  

Gagasan tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan perkembangan perkotaan yang ada saat ini, khususnya di DKI Jakarta dan turut mewujudkan akselerasi tercapainya visi DKI Jakarta, yaitu Maju Kotanya, Bahagia Warganya. 

Baca Juga

Gagasan tersebut akan dibahas dalam seminar dengan tema “Menggagas Implementasi Fikih Tata Kota untuk Jakarta: Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Kegiatan ini akan diselenggarakan bersamaan dengan Pelantikan dan Rakerwil Pengurus Lakpesdam PWNU DKI Jakarta Masa Khidmat 2021-2026 di Aula Al-Fattah Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Ahad (24/10). 

Menurut Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta,  KH Khalilurrahman, kegiatan ini dilatarbelakangi Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah yang menjadi tempat pusat pemerintahan Negara sekaligus pusat ekonomi Nasional. “Hal ini tentu mempunyai problem yang sangat kompleks dalam hal pengelolaan tata ruang,” katanya di Jakarta, Sabtu (23/10). 

Apalagi, kata Kiai Khalil, dengan posisi DKI Jakarta yang juga menjadi salah satu kota padat penduduk yakni lebih dari 11 juta mendiami daratan dengan luas sekitar hanya 662 kilometer persegi sehingga menambah kompleksitas tersendiri 

“Isu yang terkait dengan tata kota merupakan isu yang multi dimensional dan semuanya saling terkait, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, hunian yang nyaman, lingkungan yang sehat dan hijau, potensi kebencanaan, sistem transportasi, pelayanan publik bahkan sampai bagaimana menghadirkan keadilan baik secara ekonomi maupun sosial budaya untuk para penduduknya, dan masih banyak isu lainnya,” paparnya. 

Melakukan manajemen terhadap semua isu tersebut secara ideal, dinilai Kiai Khalil, jelas bukan sesuatu hal yang mudah, namun harus selalu diikhtiarkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. “Penataan kota yang tidak baik akan menghasilkan bebagai macam problem yang mendasar bagi masyarakat,” tuturnya.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement