REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Lebih dari 40 organisasi Amerika, termasuk Jewish Voice for Peace meluncurkan kampanye "No Tech For Apartheid" atau “Tak Ada Teknologi Untuk Apartheid (Israel).”
Tindakan ini menanggapi surat terbuka dari lebih dari 500 karyawan Amazon dan Google yang mendesak perusahaan untuk membatalkan kontrak mereka dengan militer Israel.
Dilansir dari Wafa News, Sabtu (23/10), ketika bom Israel menghancurkan Gaza Mei lalu, Amazon Web Services dan eksekutif Google Cloud justru menandatangani kontrak untuk mengamankan Project Nimbus. Sebuah kontrak senilai Rp 14 triliun untuk membangun infrastruktur cloud bagi militer Israel.
Kampanye No Tech For Apartheid diyakini akan memperkuat upaya orang-orang berhati nurani di seluruh dunia untuk mengganggu pencatutan Israel dan membangun kampanye sukses serupa di masa lalu yang menargetkan raksasa teknologi lainnya seperti Microsoft dan Facebook.
“Ketika para eksekutif di perusahaan teknologi memberikan keuntungan kepada orang-orang dengan menandatangani kontrak miliaran dolar dengan pemerintah apartheid, adalah tanggung jawab kita untuk melawan. Membangun dunia yang lebih baik berarti tidak ada dari kita yang bisa bebas sampai Palestina bebas. Dengan meletakkan pena di atas kertas dan menandatanganinya, eksekutif Amazon dan Google memilih untuk merampingkan apartheid dan memungkinkan pengawasan, kriminalisasi, dan penghancuran kehidupan Palestina,” jelas Manajer Kampanye, MPower Change.
“CEO Amazon Andy Jassy dan CEO Sundar Pichai memilih untuk berada di sisi kanan sejarah daripada sisi kolonialisme, pembersihan etnis, dan penderitaan manusia dari Amerika Serikat hingga Palestina. Kami mengatakan tidak ada lagi teknologi untuk negara yang penuh kekerasan,” tambahnya.
Menurutnya, pekerja Google dan Amazon mengatakan tidak ingin tenaga mereka digunakan untuk mempertahankan apartheid dan pendudukan Israel. Mereka menggunakan tenaga kerja mereka untuk melawan kontrak dengan pemerintah yang bersalah atas apartheid dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Kita harus mendukung dan bergabung dengan upaya mereka untuk mengakhiri kontrak ini," kata Direktur Strategi dan Komunikasi, Adalah Justice Project, Sumaya Awad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika