REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menegaskan, soal perombakan kabinet pascamasuknya partai berlambang matahari dalam koalisi pemerintah merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo. Zulkifli menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan media soal kejelasan PAN bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju setelah mendukung pemerintah.

"Tanyanya ke Pak Presiden, tanyanya ke sana dong, gitu," kata Zulkifli ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (26/10) malam.

Menurut Zulkifli, soal mendapat jatah menteri atau tidak dalam kabinet merupakan hak Presiden Jokowi. "Menteri tidak menteri itu urusan Presiden," tegasnya.

Ia menuturkan PAN berkomitmen  menjadi partai yang membantu menguatkan pemerintah. Zulkifli menegaskan PAN mengambil posisi sebagai partai tengah yang merangkul semua kelompok.

"Apakah PAN ini mau ikut 'kampret' ikut 'cebong'? Nggak dong. Kami rasional yang waras yang ingin menjadi rahmat bagi semuanya," ujarnya.

Dirinya mengaku pernah berdiskusi dengan Presiden Jokowi ketika awal-awal memutuskan gabung dengan pemerintah. Dirinya juga akui pernah mengusulkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir untuk mengisi posisi menteri di kabinet.

Namun dirinya enggan menjelaskan bagaimana respons Jokowi terkait usulannya itu. "Ya kita tunggu aja ya," katanya sembari berjalan meninggalkan Kantor DPP PAN.

Baca juga : Ahok Doakan Sandiaga Jadi Presiden

Ikuti Whatsapp Channel Republika