Kamis 28 Oct 2021 13:24 WIB

Transaksi Belanja BUMN ke Produk UMKM Tembus 13,8 Triliun

Total tercatat ada 188 ribu lebih transaksi yang melibatkan 118,8 ribu UMKM.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolandha
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) mengamati salah satu produk yang dipamerkan dalam peluncuran program PaDi UMKM, Bela Pengadaan dan Laman UKM di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (17/8). Nilai transaksi belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap produk UMKM tembus hingga Rp 13,8 triliun.
Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) mengamati salah satu produk yang dipamerkan dalam peluncuran program PaDi UMKM, Bela Pengadaan dan Laman UKM di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (17/8). Nilai transaksi belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap produk UMKM tembus hingga Rp 13,8 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai transaksi belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap produk UMKM tembus hingga Rp 13,8 triliun. Nilai belanja triliunan itu tercapai pasca dibentuknya Pasar Digital (PaDi) UMKM yang mempertemukan BUMN dengan pelaku UMKM.

"Ini transaksi per 25 Oktober 2021. Total tercatat ada 188 ribu lebih transaksi yang melibatkan 118,8 ribu UMKM," Kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting di Jakarta, Kamis (28/10).

Loto mengatakan, BUMN yang kini telah bergabung dalam PaDI UMKM tercatat sebanyak 58 perusahaan. Pada akhir tahun ini, ditargetkan ada 98 BUMN aktif yang bergabung sehingga belanja perusahaan pelat merah untuk produk UKM semakin meningkat.

Menurutnya, tingginya nilai belanja BUMN terhadap produk UMKM menunjukkan adanya keinginan yang sama dari perusahaan pelat merah dalam pengembangan produk UMKM lokal.

Ke depan, kata Loto tidak menutup kemungkinan PaDi UMKM bekerja sama dengan Inaproduct.com yang baru diluncurkan sebagai platform B2B khusus pemasaran produk lokal dari UMKM.

"Kami berharap, platform ini mendorong pemasaran produk lokal yang dihasilkan UMKM lebih luas dan efisien sehingga memberi peluang order yang lebih besar," kata dia.

Baca juga : Layanan Syariah BPJSTk Berlaku 1 Januari 2022 di Aceh

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan, terdapat masalah utama yang masih dihadapi UMKM. Yakni kurangnya pengalaman, kurangnya jaringan sehingga sulit berkompetisi, serta kurangnya pendanaan. Tiga masalah itu, menurut dia, ada sejak 20 tahun lalu. Itu menyebabkan masalah daya saing UMKM yang kurang kuat.

Kemendag pun mencatat sekitar 85 persen atau 15 perusahaan eksportir dari total eksportir di Indonesia merupakan kelas UMKM. Namun, nilai ekspor yang dihasilkan hanya 5 persen dari total nilai ekspor non migas Indonesia. "Jadi ini penting untuk kita bina dan dijadkan satu kekuatan," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement