REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia mempertimbangkan untuk tidak mengirim pejabat pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin yang akan diadakan di Beijing tahun depan. Hal ini dilakukan tengah meningkatnya seruan dari anggota parlemen untuk boikot diplomatik resmi terhadap Olimpiade Musim Dingin.
Sydney Morning Herald melaporkan, politisi Australia dari koalisi Liberal-Nasional yang berkuasa dan partai oposisi Partai Buruh mendesak pemerintah federal untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin, yang akan diadakan pada Februari. Boikot diplomatik yaitu tidak mengirim delegasi ofisial, tetapi mengizinkan atlet untuk berpartisipasi.
"Keputusan tentang perwakilan (Australia) di Olimpiade Musim Dingin Beijing belum dibuat," kata juru bicara Menteri Olahraga Richard Colbeck dalam tanggapan yang dikirim melalui surel (surat elektronik).
Sebelumnya Presiden Joe Biden mengatakan, Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing. Ini merupakan sebuah langkah untuk memprotes catatan hak asasi manusia China, termasuk upaya genosida terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.
Sydney Morning Herald mengatakan, pemerintah Australia sedang menunggu keputusan pemerintahan Biden sebelum menyerukan boikot diplomatik. Sementara itu, Inggris belum membuat keputusan tentang siapa yang akan mewakili pemerintahnya di Olimpiade Musim Dingin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tidak mendukung gagasan boikot.
Amerika Serikat dan Inggris adalah sekutu dekat Australia. Pada September mereka menandatangani kemitraan keamanan, yang dikenal sebagai Aukus untuk membantu Australia membangun kapal selam nuklir. Kesepakatan trilateral ini membuat Cina geram, karena kekuatan besar yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik.
China adalah mitra dagang terbesar Australia. Namun hubungan kedua negara itu memburuk, setelah Australia melarang Huawei Technologie mengembangkan jaringan broadband 5G pada 2018, dan menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul Covid-19. Beijing kemudian merespon dengan mengenakan tarif pada beberapa komoditas Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika