REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran program kartu prakerja sebesar Rp 11 triliun pada tahun depan. Adapun jumlah tersebut setara 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial 2022 sebesar Rp 203 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan program kartu prakerja akan dilanjutkan karena adanya perbaikan seperti peningkatan tata kelola program secara transparan dan akuntabel.
“Pada 2022 program Kartu Prakerja dilanjutkan. Skema pelaksanaannya semi bansos dan akan bersifat reguler dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif,” ujarnya saat webinar Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja, Rabu (1/12).
Febrio menjelaskan perbaikan terlihat dari sisi pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan mitra platform. Selanjutnya, efisiensi program kartu prakerja semakin variatif di tengah era digital, sehingga mampu memenuhi kebutuhan peserta baik formal maupun tidak formal.
“Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari suatu program,” ucapnya.
Sejak 2020 sampai 30 September 2021, secara kumulatif jumlah penerima program kartu prakerja sebanyak 12 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Pada 2020 alokasi program kartu prakerja sebesar Rp 20 triliun yang terealisasi melalui 11 batch dengan 5,9 juta penerima senilai Rp 13,4 triliun. Pada 2021 alokasi program kartu prakerja sebesar Rp 21,2 triliun yang semula Rp 20 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 5,7 juta orang.
“Realisasi pada Oktober sebesar Rp 9,42 triliun bagi 2,7 juta peserta,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika