REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pengembangan kelautan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir. Wapres menilai, pengembangan ini untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
“Kita bisa jadikan satu, pengentasan kemiskinan sekaligus pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Wapres dikutip dari siaran pers, Jumat (3/12), saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO).
Berdasarkan data, sekitar 70 persen dari kawasan kemiskinan ekstrim di Indonesia merupakan daerah pesisir pantai. Apabila potensi kelautan di daerah pesisir dapat dikelola dengan baik, besar kemungkinan angka kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan.
Wapres menyambut baik masukan dari ISKINDO untuk pengembangan potensi kelautan masyarakat pesisir. Wapres juga meminta ISKINDO menyiapkan konsep ekosistem pengelolaan potensi kelautan yang nantinya akan dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait.
“Saya butuh [konsep] pembangunan ekosistemnya [lebih detail] seperti apa. Supaya benar-benar menjadi potensi bagi Negara kita ini. Saya yakin kalau kita bisa mengembangkannya, bisa baik untuk semua,” ujar Wapres.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP ISKINDO Riza Damanik melaporkan bahwa rendahnya tingkat ekonomi di wilayah pesisir salah satunya disebabkan oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh pihak industri.
Selain itu, lanjut Riza, belum adanya standar pendapatan bagi para ahli kelautan serta akses pembiayaan untuk pengembangan di bidang kelautan yang masih sangat kecil turut menjadi faktor rendahnya pengembangan potensi kelautan di Indonesia.
Oleh karena itu, Riza menyampaikan tiga masukan kepada Pemerintah berdasarkan hasil Kongres Nasional III ISKINDO pada September yang lalu. Yang pertama, pendirian lembaga sertifikasi profesi ahli kelautan. Lembaga ini perlu didirikan mengingat saat ini, sekitar 3 ribu alumni sarjana kelautan yang lulus tiap tahunnya harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga asing.
“Untuk memastikan sarjana-sarjana kita bisa mendapatkan sertifikasi nya dalam rangka mengelola potensi kelautan di dalam dan luar negeri,” kata Riza.
Kedua, Reza menilai, perlu adanya bursa tenaga kerja untuk menghubungkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan dengan para user pengelola potensi kelautan. Dan yang ketiga, lanjutnya, perlu adanya afirmasi untuk menggerakkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang kelautan.
“Kalau sekarang, rata-rata hanya sekitar 2 persen KUR dari [sektor] kelautan. Padahal kalau kita lihat, 70% dari luas wilayah kita adalah lautan. Harusnya ini punya porsi pembiayaan yang cukup memadai,” kata Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika