REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Keberadaan perpustakaan semakin sentral di tengah era teknologi yang kian berkembang laju. Hal ini mendorong Perpustakaan Nasional menggerakan budaya baca dan mengampanyekan gerakan literasi SDM unggul untuk Indonesia maju.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Deni Kurniadi mengatakan masa pandemi literasi sangat ampuh membantu memulihkan ekonomi dan reformasi sosial.
“Gerakan literasi berbasis inklusi sosial yang belakangan ini menjadi nadi utama Perpusnas, berdiri di atas empat sendi, yakni tersedianya akses kepada sumber-sumber bahan bacaan terbaru, kemampuan memahami secara tersirat dan tersurat, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, kreativitas dan inovasi baru, dan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi khalayak banyak, sesuai dengan RPJMN 2020-2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/12).
Menurutnya literasi berbasis inklusi sosial sekali lagi menjadi kunci penting, karena melalui Perpusnas, perpustakaan di Indonesia kini tak lagi hanya sekedar menjadi pusat informasi bahan kepustakaan, tapi juga berkontribusi membangun masyarakat berpengetahuan melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca masyarakat.
“Sebagai pusat ilmu pengetahuan, Perpusnas juga mampu mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat. Juga, perpustakaan pengembangkan potensi literasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat. Perpustakaan juga adalah pusat kebudayaan, untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan,” ucapnya.
Dia juga menggarisbawahi perpustakaan kini juga sudah berkontribusi nyata pada penambahan pendapatan keluarga dan masyarakat melalui sejumlah kegiatan kreasi yang diselenggarakan setiap daerah.
“Hal ini terbukti dari meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, dan peningkatan ekspos media terhadap aktivitas perpustakaan. Karena sebesar-besarnya kegiatan jika tidak diekspos media, tidak akan dikenal dan dinilai oleh masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya Perpustakaan Nasional tak lagi hanya mengandalkan APBN dan APBD dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat. Dana filantropis sudah bisa diberdayakan, termasuk juga CSR berbagai perusahaan juga sudah menyasar area ini, mendukung gerakan literasi makin kuat.
Gerakan ini juga semakin dipermudah dan menyasar seluruh daerah di Indonesia, karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga turut mendukung gerakan literasi ini secara penuh, sesuai amanat undang-undang.
“Saat ini, kita sudah punya total 164.610 perpustakaan berbagai jenis, meski jumlah terbesar sekitar 40 persen berada di Pulau Jawa. Tapi kita terus dorong yang di luar Pulau Jawa juga bisa memiliki dan memanfaatkan perpustakaan dengan lebih maksimal,” katanya.
Buktinya, dari 34 provinsi di Indonesia, semuanya sudah memiliki Dinas Perpustakaan. Dan dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 493 Dinas Perpustakaan sudah dibentuk, dan sekitar 23 ribu perpustakaan desa sudah dibangun.
“Artinya, Perpustakaan Nasional sebagai pembina perpustakaan sudah tidak sendiri. Kita sudah punya partner dengan daerah, yang sama-sama mengembangkan,” lanjutnya.
Khusus bagi kebutuhan milenial yang lebih condong dengan kebutuhan audio visual, Perpusnas juga tak tinggal diam. Menurut Deni, Perpusnas juga menyediakan kebutuhan itu, dengan menyediakan akses digital seperti aplikasi dan buku-buku digital.
“Jadi pada masa pandemi ini, karena tidak bisa datang ke perpustakaan, melalui layanan digital ini, perpustakaan yang akan datang ke masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menambahkan perintisan perpustakaan digital yang dilakukan begitu cepat dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari publik, yang tak bisa datang ke perpustakaan secara fisik.
“Kami melihat Perpusnas konsisten mengadakan buku-buku yang berkualitas melalui berbagai program dan kegiatan. Ini menjadi penting karena buku merupakan instrumen yang tidak tergantikan dalam gerakan literasi. Oleh karena itu, kendala literasi di Indonesia, di mana masyarakat kesulitan mengakses buku, harus bisa diselesaikan,” ucapnya.
Maka, pihaknya akan terus mendorong seluruh kelembagaan, baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkolaborasi menjalankan gerakan literasi ini, untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai jantung pendidikan di negeri ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika