REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— "Mari kita dorong mereka melalui persuasi, melalui insentif, agar bergerak menuju arah yang benar," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menjelang pertemuan satu hari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, yang khusus membahas krisis kemanusiaan di Afghanistan.
Menurut Qureshi, kebijakan yang memaksa dan mengintimidasi tak berhasil karena seandainya berhasil pasti Afghanistan tidak berada dalam kondisi seperti sekarang.
Ahad (19/12) utusan 57 negara Islam menggelar pertemuan puncak khusus krisis kemanusiaan di Afghanistan. Ini merupakan konferensi besar pertama mengenai Afghanistan sejak pemerintahan dukungan Amerika Serikat digulingkan oleh Taliban empat bulan lalu.
Namun begitu Taliban berkuasa, miliaran dolar AS aset Afghanistan dibekukan komunitas internasional sehingga negara berpenduduk 38 juta orang itu ditimpa krisis besar yang tak saja soal keuangan namun juga kemanusiaan.
PBB sendiri menyatakan Afghanistan di ambang krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang merupakan gabungan krisis pangan, krisis bahan bakar dan krisis likuiditas.
Pertemuan khusus Afghanistan di Islamabad itu juga dihadiri Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi, dan wakil-wakil Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa dan PBB.
Berbeda dengan saat berkuasa di Afghanistan dua puluh tahun silam yang mendapat pengakuan Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kali ini tak satu pun negara mengakui pemerintahan Taliban.
Situasi ini mempersulit penyaluran bantuan ekonomi ke Afghanistan karena mustahil negara-negara menyalurkan bantuan tanpa mengakui dahulu pemerintahan Taliban.Tetapi OKI hanya ingin menyelamatkan rakyat Afghanistan dari jebakan krisis. Qureshi sampai berkata, "Tolong jangan abaikan Afghanistan. Terlibatlah. Kami berbicara demi rakyat Afghanistan. Kami tak sedang membahas kelompok tertentu. Kami membicarakan rakyat Afghanistan."
Baca juga: Mualaf Koh Asen, Tergugah Buku Seputar Alam Gaib
Saat ini Afghanistan memang menghadapi bencana kemanusiaan besar yang diawali dari pembekuan asset dan pinjaman bernilai miliaran dolar AS yang mencapai empat per lima dana pembangunan negara itu, segera setelah dikuasai Taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika