Sabtu 01 Jan 2022 14:55 WIB

Survei LSI: Skema Baru KIP Kuliah Merdeka Dinilai Positif

LSI menilai model pembiayaan KIP Kuliah Merdeka positif untuk peningkatan mutu

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Sejumlah mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas (ilustrasi). Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, perubahan biaya pendidikan berdasarkan akreditasi program studi pada skema anyar KIP Kuliah Merdeka secara umum dinilai positif. Sebab, skema tersebut dinilai memberikan peluang bagi peserta KIP Kuliah Merdeka untuk mengikuti program Merdeka Belajar secara lebih baik.
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas (ilustrasi). Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, perubahan biaya pendidikan berdasarkan akreditasi program studi pada skema anyar KIP Kuliah Merdeka secara umum dinilai positif. Sebab, skema tersebut dinilai memberikan peluang bagi peserta KIP Kuliah Merdeka untuk mengikuti program Merdeka Belajar secara lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, perubahan biaya pendidikan berdasarkan akreditasi program studi pada skema anyar KIP Kuliah Merdeka secara umum dinilai positif. Sebab, skema tersebut dinilai memberikan peluang bagi peserta KIP Kuliah Merdeka untuk mengikuti program Merdeka Belajar secara lebih baik.

"Model pembiayaan ini juga dinilai positif untuk peningkatan mutu pembelajaran," ungkap Direktur LSI, Djayadi Hanan, dalam siaran pers, Sabtu (1/1).

Dia juga mengungkapkan, secara umum program Merdeka Belajar adalah program yang populer di kalangan penerima KIP Kuliah Merdeka maupun pimpinan perguruan tinggi. Mayoritas responden, sebesar 83,1 persennya, mengetahui program tersebut dan hampir semuanya, mencapai 91 persennya, menilai pelaksanaan program tersebut secara positif.

"Program KIP kuliah juga dinilai positif dan mendapatkan apresiasi yang tinggi, baik dari segi kemanfaatannya maupun prosesnya. Peningkatan besaran biaya hidup dinilai sudah memadai dan sudah memperhatikan dengan baik keadilan antarwilayah. Komponen terbesar biaya hidup menurut para responden adalah biaya tempat tinggal dan biaya makan," ungkap Djayadi.