REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, mengatakan, langkah pemerintah untuk menyiapkan 1,2 miliar liter minyak goreng untuk enam bulan masih kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu menambah alokasi agar minyak goreng dengan harga terjangkau dapat diterima masyarakat secara mudah.

"Operasi pasar bisa menurunkan harga, tapi apakah itu cukup? Perhitungan kami itu tidak cukup," kata Rusli saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (13/1/2022).

Rusli menjabarkan, saat ini rata-rata konsumsi minyak goreng mencapai 0,94 liter per kapita per bulan. Dengan asumsi jumlah penduduk 238,9 juta penduduk usia 5-70 tahun yang memungkinkan mengonsumsi makanan goreng, maka dibutuhkan sedikitnya 1,35 miliar liter selama enam bulan.

Adapun untuk menutup selisih harga minyak goreng yang ditanggung pemerintah untuk membayar minyak goreng agar dijual Rp 14 ribu per liter setara Rp 4,04 triliun. Sementara, dana yang disiapkan pemerintah sekitar Rp 3 triliun atau cukup untuk 1,2 miliar liter.

"Artinya kurang 150 juta liter untuk enam bulan," kata Rusli.

Soal langkah lain yang lebih mendasar untuk dapat menurunkan harga minyak goreng, Rusli mengatakan, subsidi harus diberikan langsung kepada pabrikan langsung. Dengan kata lain bukan kepada distributor.

Para pabrikan yang telah memiliki fasilitas pengemasan tentu akan dengan mudah menjalankan program subsidi. Namun, untuk pabrikan yang masih murni memproduksi minyak curah, diharapkan terdorong untuk melengkapi fasilitas pengemasan minyak goreng. "Jadi saya kira itu langkah yang ideal," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika