Monday, 15 Syawwal 1443 / 16 May 2022

Monday, 15 Syawwal 1443 / 16 May 2022

Warasman Marbun: Aksi Terdakwa Unlawfull Killing tak Salahi Aturan

Selasa 18 Jan 2022 10:40 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Agus raharjo

Suasana sidang kasus unlawfull killling atau pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan Terdakwa yaitu Ipda M Yusmin Ohorella di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/10). PN Jaksel mengelar sidang perdana kasus unlawfull killling atau pembunuhan Laskar FPI dengan terdakwa Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan dengan agenda pembacaan dakwaan.Prayogi/Republika

Suasana sidang kasus unlawfull killling atau pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan Terdakwa yaitu Ipda M Yusmin Ohorella di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/10). PN Jaksel mengelar sidang perdana kasus unlawfull killling atau pembunuhan Laskar FPI dengan terdakwa Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan dengan agenda pembacaan dakwaan.Prayogi/Republika

Foto: Prayogi/Republika
Warasman dihadirkan sebagai saksi dari kepolisian yang meringankan dua terdakwa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar kepolisian dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Warasman Marbun menyebut aksi terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella yang menembak mati anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) adalah sah. Ia juga menegaskan, aksi kedua terdakwa tak menyalahi aturan, maupun prosedur.

Mantan kadiv Hukum Mabes Polri itu mengatakan, situasi ekstrem dari rangkaian kejadian peristiwa KM 50 Tol Japek, mendesak para terdakwa anggota Resmob Polda Metro Jaya itu, melepaskan peluru tajam yang mematikan ke para pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) tersebut.

Baca Juga

Bahkan, dikatakan Warasman, doktrin kepolisian internasional mendukung terdakwa Briptu Fikri, dan Ipda Yusmin yang ‘mencabut’ nyawa para anggota laskar dengan melepaskan tembakan langsung ke areal mematikan. Warasman menjelaskan, kejadian yang terjadi di KM 50, adalah serangkaian proses hukum resmi.

Mulai dari penyelidikan, berupa pengintaian, dan pembuntutan yang sudah mendapatkan surat perintah. Sampai upaya penangkapan resmi yang dilakukan oleh kepolisian.

Akan tetapi, dalam serangkaian tersebut, menurutnya, terjadi perlawanan dari objek penyelidikan. Yaitu, berupa penghalang-halangan. Bahkan menurutnya, terjadi perlawanan terhadap petugas yang melakukan mandat resmi kepolisian.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile