REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Hal tersebut mengingat meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. "Kita memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" kata Netty dalam keterangan media, Jumat (28/1/2022).
Netty menambahkan, apalagi orang tua/wali tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ. Orang tua seolah 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen.
"Tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ujarnya.
Netty menambahkan saat ini pasien Omicron di Singapura didominasi oleh anak-anak. Anak-anak di bawah 12 tahun yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas. "Jangan sampai kejadian ini juga kita alami," ucapnya.
Politikus PKS itu juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. "Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," tuturnya.
