Rabu 02 Feb 2022 11:53 WIB

Pemerintah Akui Sejak Desember 2021 tak Lagi Salurkan Premium

Pemerintah mengakui saat ini konsumsi Premium sudah semakin minim.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Gita Amanda
 Pemerintah mengakui saat ini konsumsi Premium sudah semakin minim. (ilustrasi).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pemerintah mengakui saat ini konsumsi Premium sudah semakin minim. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui saat ini konsumsi Premium sudah semakin minim. Bahkan, sejak Desember pemerintah tak lagi menyalurkan Premium karena konsumsinya sangat kecil.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna mengakui sejak akhir Desember 2021 hingga Januari kemarin Pemerintah tidak lagi menyalurkan Premium. Sebab, kata Montty serapan volume premium juga sangat kecil dari kuota yang ditetapkan.

Baca Juga

"Kenyataanya hari ini serapan volume premium yang sudah jauh berkurang dari kuota yang ditetapkan. Desember akhir dan Januari premium sudah hilang, sudah tidak ada," ujar Montty secara virtual, Rabu (2/2/2022).

Montty menjelaskan dari kuota Premium sebesar 15 juta kiloliter yang ditetapkan hanya terserap 3,4 juta kiloliter pada 2021 kemarin. "Ini mengindikasikan masyarakat juga sudah meninggalkan BBM yang tidak ramah lingkungan," ujar Montty.

Untuk itu, kata Montty saat ini pemerintah akan menggantikan posisi Premium yang semula BBM penugasan menjadi Pertalite. Nantinya, Pertalite akan menjadi BBM penugasan dengan ditetapkan kuota volume penyaluran setiap tahunnya dan harga jual ecerannya pun ditetapkan oleh pemerintah.

"Rencana kebijakan ini juga sudah mengetahui oleh Presiden. Beberapa pertemuan intensif dilakukan lintas kementerian lembaga," ujar Montty.

Penetapan kuota volume dan wilayah distribusi bagi Pertalite ini perlu dilakukan karena Pertalite akan menjadi BBM Penugasan. Pertamina sebagai penyalur akan mendapatakan kompensasi dari penyaluran Pertalite ini.

"Jadi nantinya, harga eceranya ditetapkan, volume ditetapkan, wilayah ditetapkan. Kalau dalam hal tertentu selisih antara biaya produksi, distribusi dengan harga jual ecera akan dikompensasi oleh pemerintah," ujar Montty.

Hal ini kata Montty dilakukan dalam rangka membawa masyarakat untuk beralih mengkonsumsi BBM yang ramah lingkungan dan meninggalkan Premium.

Dengan menjadikan Pertalite sebagai BBM penugasan, kata Montty pemerintah mendorong Pertamina untuk tidak menaikan harga jual Pertalite. Meski Montty tak menampik saat ini harga jual ecera Pertalite sangat jauh dari harga keekonomian.

Saat ini Pertalite dibanderol Rp 7.500 per liter. Sedangkan dengan kondisi harga minyak dunia yang sedang melambug harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 10.250 per liter.

"Harga pertalite diusahakan tidak naik. Kalau harga tidak naik, maka ini disiapkan kompensasi. Ini kami sedang melakukan perhitungan yang rinci. Berapa harganya. Bagaimana caranya distribusinya," ujar Montty.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement