REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Anggota Parlemen Prancis mengusulkan amandemen larangan penggunaan jilbab dalam kompetisi olahraga kompetitif. Pada 19 Januari lalu, senator Prancis telah meloloskan amandemen tersebut.

Dilansir dari Middle East Eye pada Rabu (2/2/2022), aktivis Prancis telah meluncurkan kampanye dan membuat petisi di media sosial. Mereka mendesak anggota parlemen membatalkan amandemen undang-undang tentang demokratisasi olahraga yang akan melarang perempuan mengenakan jilbab dalam kompetisi olahraga. 

“Les Hijabeuses” adalah sebuah kampanye yang diluncurkan oleh kelompok keadilan sosial Citizen Alliance. Kelompok itu membagikan petisi pada Sabtu (30/1/2022) yang menyerukan agar kebijakan baru yang kontroversial itu dibatalkan. 

“Amandemen ini, jika disahkan oleh Majelis Nasional, berarti ribuan perempuan yang tinggal di Prancis yang mengenakan cadar akan sekali lagi dikucilkan, dipinggirkan, dan distigmatisasi,” demikian petisi tersebut. 

“Bagi para wanita ini, olahraga tidak hanya mewakili hak fundamental tetapi juga, lebih konkretnya, pelarian, hobi, bentuk kesejahteraan, sarana untuk mewujudkan impian mereka dan mewujudkan diri mereka sendiri.”

“Wanita-wanita ini, orang-orang muda ini, para olahragawan ini, para pelajar ini, para ibu ini, yang direduksi menjadi cadar mereka, akan dipaksa untuk berhenti. karena para anggota parlemen telah memutuskan untuk menambahkan acara-acara olahraga ke dalam daftar panjang mereka yang sudah dikecualikan. ” 

Petisi tersebut telah menerima lebih dari 43 ribu penandatangan dan dibagikan secara luas di media sosial. Amandemen tersebut, yang diusulkan oleh kelompok sayap kanan Les Republicains, termasuk referensi khusus tentang jilbab yang dipilih oleh banyak wanita Muslim untuk dipakai di depan umum. Dikatakan jilbab dapat membahayakan keselamatan atlet dan netralitas diperlukan dalam olahraga.

Pemerintah Prancis memilih menentang amandemen yang belum diadopsi. Para juru kampanye telah menolak klaim netralitas itu dengan alasan badan sepak bola FIFA telah mengizinkan pemakaian tutup kepala. Prancis adalah satu-satunya negara yang berusaha melarangnya. 

Selasa (1/2/2022) menandai Hari Jilbab Sedunia, yang oleh beberapa pengguna media sosial dan kelompok kampanye dikaitkan dengan kampanye untuk mendukung atlet berhijab di Prancis. Pada Senin (31/1/2022), komite gabungan para deputi dan senator bertemu untuk membahas amandemen tersebut. Anggota parlemen tidak dapat mencapai konsensus tentang masalah ini, dan Majelis Nasional akan bertemu lagi akhir pekan ini. 

“Kita harus terus memobilisasi sehingga tidak ada kemungkinan untuk mundur. Kita harus terus melakukan mobilisasi untuk mengingatkan bahwa perempuan berhijab tidak terima distigma, didiskriminasi dan dikucilkan,” demikian petisi tersebut. 

Pekan lalu, pengguna media sosial mengecam Vogue France atas apa yang mereka gambarkan sebagai kemunafikannya setelah majalah tersebut menerbitkan gambar seorang model yang mengenakan jilbab dan memuji penampilannya, meskipun Prancis membatasi hijab. 

Kontroversi tersebut mengikuti "RUU separatisme" yang kontroversial tahun lalu, yang secara efektif melarang anak perempuan di bawah usia 18 tahun mengenakan jilbab di ruang publik. RUU yang berjudul "Memperkuat Prinsip Republik" memicu kemarahan di media sosial dan memicu kampanye "jangan ganggu jilbab saya".

https://www.middleeasteye.net/news/france-women-hijab-ban-sports-hit-back

Ikuti Whatsapp Channel Republika