REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan pembangunan 10.000 unit Pertashop di Tanah Air. Dirinya berharap pembangunan Pertashop itu dapat terus berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara, terutama di pedesaan.
"Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kesehatan terdampak begitu juga dengan ekonomi. Saya sudah memberikan arahan kepada seluruh BUMN, walaupun korporasi namun harus ikut serta menyeimbangkan keberpihakan dengan rakyat. Salah satunya melalui Pertashop Pertamina kita ingin membangun ekonomi yang seimbang," kata Erick Thohir dalam keterangan, Senin (7/1).
Erick menyampaikan Pertashop diharapkan juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dia melanjutkan, pembanguna pertashop itu diyakini juga bakal menyerap tenaga kerja, terutama oleh pengusaha menengah dan juga pengusaha daerah.
"Dengan 10.000 Pertashop ini, masing-masing akan menciptakan lapangan pekerjaan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat, ke depan kita utamakan menjaring pengusaha daerah untuk mencapai target ini," katanya.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menyampaikan bahwa Pertashop adalah bagian dari Pertamina One Village One Outlet (OVOO). Dia mengatakan, Pertamina ingin menyalurkan energi yang menjangkau lebih luas dan merata.
"Pertamina terus berupaya untuk dapat menghadirkan 10.000 Pertashop di 7.196 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan kehadiran Pertamina. Ini adalah bentuk pemenuhan aspek Availability, Acceptability, Affordability, dan Accessibility of Energy," katanya.
Sejak 2020 hingga Januari 2022, sudah beroperasi sekitar 4.311 Pertashop di seluruh Indonesia, 473 di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur dan 16 berada di kota atau kabupaten Madiun. Dari total tersebut, 249 Pertashop juga dikelola oleh mitra strategis, 54 di antaranya atau 22 persen dikelola oleh BUMDes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika