Selasa 08 Feb 2022 23:45 WIB

Puluhan Bangunan tidak Berizin di Ciawi Bogor Dibongkar

Wakil Wali Kota Bogor menyebut pembongkoran bangunan untuk dijadikan lahan hijau

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyaksikan pembongkaran sebanyak 22 bangunan pedagang kaki lima (PKL) di lahan milik Kementerian PUPR di Simpang Ciawi yang tidak menggubris surat peringatan hingga ketiga kalinya.
Foto: Republika/Shabrina Zakaria
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyaksikan pembongkaran sebanyak 22 bangunan pedagang kaki lima (PKL) di lahan milik Kementerian PUPR di Simpang Ciawi yang tidak menggubris surat peringatan hingga ketiga kalinya.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyaksikan pembongkaran sebanyak 22 bangunan pedagang kaki lima (PKL) di lahan milik Kementerian PUPR di Simpang Ciawi yang tidak menggubris surat peringatan hingga ketiga kalinya.

Usai meninjau pembongkaran yang dilaksanakan Selasa, Dedie mengatakan bangunan yang terletak di dua wilayah kelurahan, yakni di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur dan Kelurahan Harjasari di Kecamatan Bogor Selatan akan difungsikan oleh Jasa Marga.

"Rencana penertiban kita kali ini adalah untuk perubahan lahan menjadi lahan hijau, taman, maupun fasilitas lain. Kami juga dalam rangka mendukung kegiatan Jasa Marga di wilayah Kota Bogor," kata Dedie.

Dedie menyebut, dari 22 lapak yang dibongkar, delapan orang di antaranya merupakan warga yang berdomisili di Kota Bogor. Semuanya, kata dia, sudah dilayangkan tiga kali surat peringatan sebelum akhirnya dilakukan penataan.

Pembongkaran sekaligus penataan kawasan tersebut dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Dinas PUPR dan juga didampingi oleh personel dari TNI/Polri serta Camat Bogor Timur dan Bogor Selatan. Pembongkaran juga disaksikan langsung oleh pihak dari Jasa Marga.

"Yang delapan warga Kota Bogor itu tentunya kita coba cari solusi. Karena itu lahan bukan milik kita (Pemkot Bogor), melainkan milik negara. Harus ditertibkan karena ada kepentingan lain. Serta ada akses Undang - Undang jalan tol yang harus kita amankan," tuturnya.

Sementara itu Division Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Raddy Riadi Lukman menjelaskan, pihaknya diminta oleh kementerian untuk mengembalikan kembali fungsi taman yang ada di sana."Ini tanggung jawab kita terkait kelancaran mobilitas jalan tol. Karena dengan adanya lapak-lapak ini mobilitas terhambat. Dan ini juga merupakan area krodit kerumunan, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19," ujarnya.

Sejalan dengan fungsi taman, papar Raddy, nanti di sepanjang kurang lebih 500 meter lahan yang semula diduduki PKL tersebut akan dipagari. Tujuannya agar membuat lahan hijau tersebut tidak kembali dikotori oleh lapak - lapak tersebut.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement