REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan sebanyak 527 unit rumah melalui bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disalurkan pada Rabu (23/2/2022). Saat ini, Kementerian Keuangan sudah menyetujui usulan penyaluran FLPP oleh BP Tapera. 

"Penyaluran FLPP ini dengan nilai mencapai Rp 57,69 miliar atau 0,26 persen dari target penyaluran yang ditentukan," kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (24/2/2022). 

Penyaluran dana FLPP perdana pada tahun ini melalui BTN Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD Sumselbabel, dan BPD Nagari. Adi memastikan BP Tapera dalam pengelolaan dana investasi tersebut akan memastikan penyaluran FLPP dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai dan monitoring evaluasi kinerja yang efektif.

Dalam penyaluran dana FLPP, Adi mengingatkan kepada bank penyalur agar memperhatikan ketentuan pengajuan pencairan. Ketentuan tersebut yaitu pemenuhan administrasi Surat Pernyataan Verifikasi KPR Sejahtera dan pemenuhan ketentuan KPR Sejahtera. 

Adi juga meminta bank penyalur untuk memastikan kebenaran atas Surat Pernyataan yang dibuat oleh pengkaji teknis dan pengawas konstruksi.  Begitu juga dengan manajemen Konstruksi tentang kelaikan fungsi bangunan rumah.

“Ini sesuai dengan lampiran pada berkas Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara BP Tapera dengan Bank Penyalur pada Perjanjian Kerjasama Penyaluran FLPP Tahun 2022 yang telah ditandatangi akhir tahun lalu,” jelas Adi.

Adi menambahkan, menggeliatnya minat masyarakat terhadap program FLPP terlihat dari data pengajuan pencairan FLPP di BP Tapera yang saat ini (23/2) sudah mencapai 9.013 unit rumah KPR Sejahtera FLPP senilai Rp 994,34 miliar. Tercatat sejak 2010 hingga per 23 Februari 2022 adalah sebanyak 944.106 unit rumah senilai Rp 75,23 triliun.

"Dalam menyalurkan dana FLPP BP Tapera pada tahun 2022 bekerjasama dengan 39 bank penyalur," ujar Adi. 

Bank penyalur tersebut terdiri dari delapan bank nasional dam 31 Bank Pembangunan Daerah baik konvensional maupun dyariah. Bank Nasional tersebut antara lain BTN dan BTN Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BSI, Artha Graha, dan Mega Syariah. 

Sedangkan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD) diantaranya BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Kalimantan Timur, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT, Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD Sumut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, dan BPD Jawa Barat dan Banten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika