REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Guru Besar Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Togar M Simatupang mengatakan pembenahan sistem logistik bisa menjadi solusi terkait masalah kelangkaan minyak goreng. Pemerintah diminta lebih serius membenahi tata niaga minyak goreng.
"Opsinya sudah jelas, ada perbaikan regulasi, pembentukan sistem layanan integrasi digital. Distribusi yang lebih intensif dari jalur penugasan seperti BUMN untuk menyelesaikan masalah ini," kata Togar Simatupang saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Kolaborasi dan Integrasi Rantai Pasok Minyak Goreng" yang diadakan oleh Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Jawa Barat, Kamis (24/2/2022).
Selain itu kelangkaan bahan pokok tersebut juga dapat diselesaikan dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Dia mengatakan pemerintah juga perlu untuk lebih serius, bukan hanya menangani kemelut jangka pendek, namun pembenahan sistem logistik minyak goreng dalam jangka panjang.
Tim satgas perlu dibentuk dengan kewenangan untuk memperlancar arus pasokan minyak goreng dari hulu ke hilir dan teknologi digital memungkinkan untuk dilakukan dengan efektif. "Harga eceran tertinggi harus didasarkan oleh sistem pasokan yang terkendali untuk menstabilkan pasokan kepada konsumen tanpa merugikan pedagang," kata dia.
Dia menambahkan tentunya ada tahapan darurat untuk titik-titik kritis dan ada tahapan transisi untuk produksi dan distribusi barang yang dibandrol dengan harga eceran pemerintah. "Bila perlu pemerintah dapat membeli kembali stok dengan harga lama yang sudah keburu dibeli oleh para pedagang supaya tidak ada penimbunan," katanya.
Lebih lanjut dijelaskan pembenahan sistem logistik tersebut menjadi mendesak dan penting. Hal itu karena menyangkut upaya pemerintah dalam masa pemulihan serta transformasi ekonomi daerah dalam masa pandemi Covid-19 dan ada kaitannya dengan pembenahan rantai pasok komoditas di Jawa Barat.
