REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO--Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai usulan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 atau 2 tahun dikhawatirkan akan menggerus demokrasi di Tanah Air. Terlebih, usulan ini diajukan tanpa alasan kedaruratan.
"Usulan penundaan pemilu tanpa alasan kedaruratan dikhawatirkan dapat menggerus demokrasi meskipun terlihat legal dan konstitusional serta dengan dalih untuk kepentingan publik," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (25/2/2022).
Selain itu, kata dia, penundaan pemilu bisa dikatakan melanggar konstitusi yang telah mengatur pelaksanaan pemilu digelar setiap lima tahun sekali. "Meskipun konstitusi bisa diamendemenkan namun saya kira itu dikhawatirkan mengakibatkan erosi demokrasi," katanya.
Pengajar di FISIP Unsoed tersebut menilai persiapan dan tahapan pemilu dapat dilaksanakan di tengah upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. "Jika melihat dengan sumber daya penyelenggara pemilu dan pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu 2019 maka seharusnya persiapan Pemilu 2024 bisa berjalan baik di tengah upaya pemulihan ekonomi," tuturnya.
Sabiq mengatakan, Pemilu 2024 akan dapat berjalan sesuai target dan harapan selama dikerjakan dengan tata kelola yang baik. "Dengan demikian momentum perbaikan ekonomi tidak akan hilang dan kekhawatiran pembekuan ekonomi bisa disiasati agar tidak sampai terjadi pembekuan ekonomi, sambil menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya.
Sementara itu, dia juga kembali mengingatkan sosialisasi Pemilu 2024 harus diintensifkan guna meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat. "Masih ada waktu sekitar dua tahun untuk melakukan sosialisasi pemilu, waktunya sangat cukup sekali untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan segala tahapan untuk membuat terobosan pada saat pelaksanaan," ucapnya.
Dia menambahkan sosialisasi pemilu perlu menyasar semua kalangan termasuk juga kelompok rentan, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan juga generasi milenial atau pemilih pemula. Sementara itu, seperti diwartakan sebelumnya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Menurut dia, pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu ini, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun," kata Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika